DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; bentuk penyimpangan seksual; kebijakan dan strstegi pencegahan perilaku penyimpangan seksual; pelaksanaan pencegahan perilaku penyimpangan seksual; pembentukan satuan tugas pencegahan perilaku penyimpangan seksual; peran serta masyarakat dan dunia usaha; pendanaan; monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu adanya pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual yang dapat merusak moral dan akhlak masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dalam masyarakat di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan perilaku penyimpangan seksual diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perilaku Penyimpangan Seksual adalah perilaku seseorang dalam melakukan aktivitas seksual untuk mendapatkan kepuasan seksual secara tidak wajar.
6.Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
7.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8.Kebijakan dan Strategi Daerah Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual yang selanjutnya disebut Jakstrada Pencegahan adalah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rencana pencegahan perilaku seksual yang menyimpang.

Pasal 2

Pengaturan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual bermaksud untuk menjamin hak setiap Masyarakat di Daerah agar memperoleh kehidupan sosial yang sehat guna memberikan perlindungan dari dampak timbulnya Perilaku Penyimpangan Seksual.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mencegah dan mengurangi timbulnya berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual dan dampak dari perilaku penyimpangan seksual serta menghilangkan stigma dan diskiriminasi;
b.terciptanya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
c.terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

BAB II

BENTUK PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 4

(1)Bentuk Penyimpangan Seksual meliputi:
1. a.berhubungan seksual dengan:
  1. 1.hewan, benda mati atau objek yang telah meninggal; dan
  2. 2.menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau paksaan,
2. b.laki-laki yang meniru dan berprilaku seperti perempuan atau perempuan meniru dan berprilaku seperti laki-laki;
3. c.memamerkan alat vital di depan umum;
4. d.voyeurisme; dan
5. e.penyimpangan seksual lainnya yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai penyimpangan seksual.
(2)Bentuk penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a angka 1 mencakup:
1. a.homoseksual;
2. b.biseksual;
3. c.pedofilia;
4. d.insestus;
5. e.gerontopilia;
6. f.threesome;
7. g.triolisme.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam mencegah Perilaku Penyimpangan Seksual menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pencegahan.
(2)Penyusunan kebijakan dan strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Jakstrada Pencegahan.
(3)Dokumen Jakstrada Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.arah kebijakan pencegahan;
2. b.strategi pencegahan;
3. c.program pencegahan; dan
4. d.rencana aksi daerah.

Pasal 6

(1)Dokumen Jakstrada Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi dengan dokumen perencanaan Daerah.
(2)Dokumen Jakstrada Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Dokumen Jakstarada Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 7

Pelaksanaan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dilaksanakan melalui:

a.sosialisasi;
b.penyuluhan;
c.pendampingan;
d.pembelajaran;
e.deteksi dini;
f.penyediaan data dan informasi.

Pasal 8

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan secara langsung, media elektronik dan/atau non elektronik.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk interaksi sosial, kampanye dan/atau penyampaian melalui forum komunikasi.
(3)Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada:
1. a.masyarakat;
2. b.aparatur pemerintah;
3. c.pendidik, tenaga kependidikan, anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
4. d.tokoh masyarakat dan agama; dan
5. e.organisasi masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual dan pencegahannya.
(2)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
1. a.masyarakat.
2. b.aparatur pemerintah;
3. c.pendidik dan tenaga kependidikan, anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
4. d.tokoh masyarakat dan agama; dan
5. e.organisasi masyarakat.
(3)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam lingkup:
1. a.individu;
2. b.kelompok; dan
3. c.massal.
(4)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
1. a.komunikasi;
2. b.informasi;
3. c.motivasi; dan
4. d.edukasi.
(5)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pekerja sosial, penyuluh sosial atau penyuluh kesehatan masyarakat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pekerja sosial/pendamping sosial/konselor baik secara individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan korban atau pelaku Penyimpangan Seksual untuk menyelesaikan permasalahan sosial sebagai dampak dari adanya Perilaku Penyimpangan Seksual.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.konseling;
2. b.pemulihan terhadap korban;
3. c.Rehabilitasi;
4. d.advokasi; dan/atau
5. e.bimbingan sosial dan rohani.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…