DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peratuan ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk harmonisasi nomenklatur Perangkat Daerah dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
8.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
13.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
14.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas tipe A, terdiri atas: 4
1. 1.Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. 2.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin; 5
15. 15.Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
17. 17.Dinas Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
18. 18.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
e.Dinas tipe B, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan usaha mikro; dan
3. 3.Dinas Arsip dan Perpustakaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
f.Dinas tipe C, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
g.Badan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi keuangan;dan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
h.Kecamatan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Arjasari;
2. 2.Kecamatan Baleendah
3. 3.Kecamatan Banjaran; 6
4. 4.Kecamatan Bojongsoang;
5. 5.Kecamatan Cangkuang;
6. 6.Kecamatan Cicalengka;
7. 7.Kecamatan Cikancung;
8. 8.Kecamatan Cilengkrang;
9. 9.Kecamatan Cileunyi;
10. 10.Kecamatan Cimaung;
11. 11.Kecamatan Cimenyan;
12. 12.Kecamatan Ciparay;
13. 13.Kecamatan Ciwidey;
14. 14.Kecamatan Dayeuhkolot;
15. 15.Kecamatan Ibun;
16. 16.Kecamatan Katapang;
17. 17.Kecamatan Kertasari;
18. 18.Kecamatan Kutawaringin;
19. 19.Kecamatan Majalaya;
20. 20.Kecamatan Margaasih;
21. 21.Kecamatan Margahayu;
22. 22.Kecamatan Nagreg;
23. 23.Kecamatan Pacet;
24. 24.Kecamatan Pameungpeuk;
25. 25.Kecamatan Pangalengan;
26. 26.Kecamatan Paseh;
27. 27.Kecamatan Pasirjambu;
28. 28.Kecamatan Rancabali;
29. 29.Kecamatan Rancaekek;
30. 30.Kecamatan Solokanjeruk; dan
31. 31.Kecamatan Soreang.
32. 2.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk pengisian kepala Perangkat Daerah, diselesaikan paling lambat bulan Januari 2019. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 6 November 2018 BUPATI BANDUNG, ttd DADANG M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal 6 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : ( 15 / /2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.Si Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…