DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pengan berkelanjutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengenai alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana kebijakan strategis nasional;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum memenuhi kesesuaian antara materi muatan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27);
13.Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 44); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
8.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
15.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
16.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang daerah.
19.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
20.Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
21.Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
22.Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku beserta lampirannya meliputi luas lahan pertanian basah dan luas lahan pertanian kering.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
1. a.berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
3. c.di dukung infrastruktur dasar.
(2)Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3)Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kelerengan;
2. b.iklim; dan
3. c.sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

a.tidak dalam sengketa;
b.status kepemilikan yang sah; dan
c.termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada dalam daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat daerah untuk mewujudkan kemandirian, Ketahanan Pangan, dan Kedaulatan Pangan.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
(2)Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
(3)Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan daerah dalam rencana detail tata ruang.
(4)Dalam hal rencana rinci detail ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
(5)Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:

a.peningkatan kesuburan tanah;
b.peningkatan kualitas benih atau bibit;
c.pendiversifikasian tanaman pangan;
d.pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
e.pengembangan Irigasi;
f.pemanfaatan teknologi pertanian;
g.pengembangan inovasi pertanian;
h.penyuluhan pertanian; dan/atau
i.jaminan akses permodalan.
1. 8.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
3. c.pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
(3)Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
1. a.tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
2. b.tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
(5)Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
1. a.tanah tersebut diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin, keputusan, atau surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
2. b.tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin, keputusan, atau surat dari yang berwenang.
  1. 9.Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
(2)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum; dan
4. d.Kantor Pertanahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan kenaggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

11.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…