DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuann, bentuk dan besaan penyertaan modal, pelaksanaan oenyertaan modal, hak dan kewajiban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400); 4
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtaraharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 6); 5
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 10);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11.Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12.Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13.Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
14.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
15.Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
16.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
17.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana 8 SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
18.Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :

a.penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;
b.untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyertaan modal daerah dlaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PDAM yang efektif, efisien dan profesional; 9
d.mampu mencapai target (SDGs) tahun 2025 80 % untuk cakupan perpipaan perkotaan ;
e.membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

(1)Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2016 pada PDAM sebesar Rp. 62.567.668.649 (enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 1998 : Rp. 679.305.439,00 - Tahun 1999 : Rp. 201.250.000,00 - Tahun 2000 : Rp. 1.320.013.210,00 - Tahun 2002 : Rp. 218.000.000,00 - Tahun 2005 : Rp. 5.049.100.000,00 - Tahun 2006 : Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2007 : Rp. 20.000.000.000,00 - Tahun 2010 : Rp. 10.000.000.000,00. - Tahun 2012 : Rp. 8.600.000.000,00 - Tahun 2013 : Rp. 1.500.000.000,00 - Tahun 2014 : Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2015 : Rp. 10 - Tahun 2016 : Rp. 5.000.000.000,00
(2)Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pemasangan perpipaan.
(3)Penanaman Modal pada PDAM bersifat permanen.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal kepada PDAM berupa penambahan modal produksi yang dituangkan dalam proposal hasil studi kelayakan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal oleh PDAM dipergunakan untuk penambahan dan rehabilitasi jaringan pipa beserta kelengkapannya.

Pasal 7

(1)Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
(2)Dalam hal PDAM menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi PDAM.

Pasal 8

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang- undangan lainnya. 11

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)PDAM, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PDAM, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…