DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk dan besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Citra Bangun Selaras Kabupaten Bandung; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387); SALINAN 2
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Citra Bangun Selaras Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. CITRA BANGUN SELARAS KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11.Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12.Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13.Penanaman modal non permanen adalah penanaman modal yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
14.Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
15.Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT. Citra Bangun Selaras adalah badan usaha yang sebagian modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kinerja PT. Citra Bangun Selaras serta mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :

a.untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;
b.untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan berpedoman kepada sistem akuntansi yang berlaku;
c.penyertaan modal daerah bertujuan untuk pemenuhan modal PT. Citra Bangun Selaras yang dikelola secara efektif, efisien dan profesional.
d.Penambahan modal kerja dalam bentuk investasi tanah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAN MODAL

Pasal 4

(1)Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

(1)Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2016 pada PT. Citra Bangun Selaras sebesar Rp. 2.040.000.000 (dua milyar empat puluh juta rupiah).
(2)Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan 7 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar Rupiah) untuk pembebasan lahan masuknya bank landscape.
(3)Penanaman Modal pada PT. Citra Bangun Selaras bersifat permanen.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PT. Citra Bangun Selaras.
(2)Dalam hal PT. Citra Bangun Selaras menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Citra Bangun Selaras.

Pasal 7

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PT. Citra Bangun Selaras dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang- undangan lainnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Citra Bangun Selaras sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PT. Citra Bangun Selaras berhak mendapat dukungan berupa modal dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan PT Karya Abadi Selaras berkewajiban memberikan penyertaan sebagai pemenuhan modal dasar sebagaimana diatur dalam Perda tentang pembentukan PT. Citra Bangun Selaras.
(2)PT. Citra Bangun Selaras, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah 8 berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sisten akuntansi yang berlaku.
(3)PT. Citra Bangun Selaras, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Laporan pelaksanaan kinerja perusahaan dan penyerapan penyertaan modal dilaporkan secara periodik kepada RUPS.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan PT. Citra Bangun Selaras.
(3)Bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…