DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber dana cadangan, penempatan dan bentuk dana cadangan, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
7.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode Tahun 2024-2029.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD Adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

BAB II

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
1. a.dana alokasi khusus;
2. b.pinjaman daerah; dan
3. c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(3)Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak Rp147.337.752.100,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) meliputi kegiatan KPU, Bawaslu dan Pengamanan dengan rincian anggaran sebagai berikut:
1. a.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebesar Rp. 101.944.022.900,- (seratus satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
2. b.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebesar Rp. 32.935.004.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ribu rupiah); dan
3. c.Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp. 12.458.725.200,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
(4)Rincian Anggaran Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 96.337.752.100,- (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
(5)Dalam hal penetapan anggaran besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka kekurangan atas penetapan anggaran besaran dana cadangan dianggarkan pada perubahan APBD tahun berkenaan dan/atau APBD tahun selanjutnya.

BAB III

PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
(4)Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah seluruh Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 7

(1)Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(2)Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai dan terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undandang mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…