DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, wewenag dan tanggung jawab, sumber daya penanggulangan penyakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, pencegahan infeksi, penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular, hak dan kewajiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, laporan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa angka kejadian penyakit tidak menular yang semakin meningkat dan angka kejadian penyakit menular di Kabupaten Bandung masih menjadi ancaman yang cenderung menetap sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang bermutu dalam menanggulangi penyakit;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit di Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan penyakit;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1113); 3
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1775). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7.Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 4 meningkatkan Kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan Kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9.Rumah Sakit adalah institusi Pelayanan Kesehatan di Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah Tenaga Kesehatan dan tenaga pendukung dan penunjang Kesehatan, termasuk Tenaga Kesehatan strategis yang terlibat dan bekerja secara aktif di bidang Kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen Kesehatan.
13.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. 5
14.Surveilans adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah Kesehatan serta kondisi yang memengaruhi risiko terjadinya penyakit tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan, pengolahan data, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggaraan program Kesehatan.
15.Surveilan Respon adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interprestasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk diambil tindakan.
16.Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Untuk menyembuhkan penyakit, orang-orang biasa berkonsultasi dengan seorang dokter.
17.Penanggulangan Penyakit adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit dan masalah Kesehatan.
18.Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah erta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
19.Penanggulangan Penyakit Tidak Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian dari penyakit tidak menular.
20.Preventif adalah melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain dimasa yang akan datang. 6
21.Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
22.Kuratif adalah Pengertian upaya kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin
23.Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penyakit berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Penanggulangan Penyakit berdasarkan kebijakan nasional;
b.menetapkan upaya dan inovasi Penanggulangan Penyakit dengan mempertimbangkan kondisi daerah;
c.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Penanggulangan Penyakit;
d.menetapkan jenis Penyakit yang wajib dilaporkan;
e.menetapkan dan/atau mencabut kawasan dan prosedur Penanggulangan Penyakit terkait wabah atau kejadian luar biasa;
f.menata lingkungan dan perilaku yang mendukung Kesehatan;
g.menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
h.melakukan kegiatan Surveilans Respon;
i.membentuk kelompok kerja Penanggulangan Penyakit;
j.melakukan kerja sama antar pemerintah daerah, kemitraan, organisasi profesi, dan jejaring; 7
k.melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala; dan
l.mengatur pengelolaan rumah sehat, air bersih, jamban, dan sampah mulai dari rumah tangga sampai pengelolaan tahap akhir.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penyakit bertanggung jawab:

a.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit yang terdiri dari pencegahan, peningkatan status kesehatan, pengobatan, dan pemulihan;
b.memfasilitasi, mengembangkan, dan menjamin penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan Penyakit dari penegakan diagnosis sampai dengan penatalaksanaan Penyakit terutama Penyakit prioritas;
c.melakukan upaya yang mendorong keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
d.menjamin dan menegakkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat;
e.mengalokasikan dana untuk program Penanggulangan Penyakit terutama untuk Penyakit prioritas serta dana untuk memfasilitasi pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Penanggulangan Penyakit;
f.melakukan tindakan penanggulangan wabah atau KLB dengan cepat;
g.mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya Penanggulangan Penyakit;
h.memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi penderita Penyakit menular untuk beban biaya yang tidak tercakup oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
i.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, sektor terkait Kesehatan, Dewan Penasehat, dan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan program Penanggulangan Penyakit;
j.memfasilitasi organisasi profesi di bidang Kesehatan agar anggotanya memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8
k.memfasilitasi terbentuknya pembentukan kelompok kerja Penanggulangan Penyakit di tingkat desa, kecamatan, dan Daerah; dan
l.melindungi setiap institusi dan menjamin keselamatan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Penyakit.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUMBER DAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT

Pasal 5

Sumber daya Penanggulangan Penyakit terdiri atas:

a.sumber daya manusia;
b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c.sarana dan prasarana;
d.ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan;
e.sistem informasi dan Surveilans Respon; dan
f.tata kelola dan kerjasama.

Pasal 6

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.SDMK; dan
2. b.Sumber daya manusia non Kesehatan.
(2)SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(3)Sumber daya manusia non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan di bidang kebijakan, kesejahteraan, keamanan, Kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya dalam Penanggulangan Penyakit
(4)Sumber daya manusia kesehatan yang menjadi penyedia Pelayanan Kesehatan swasta wajib mengikuti standar pengobatan terkini sesuai dengan standar yang berlaku.
(5)SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meningkatkan kemampuan dalam penanganan Penyakit sesuai dengan perkembangan ilmu Kesehatan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membentuk tim gerak cepat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit.
(2)Pelaksanaan upaya Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kecukupan sarana terstandar untuk mencegah, menegakkan diagnosis, dan mengobati Penyakit.
(3)Kecukupan sarana terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mampu melakukan upaya promotif, preventif, konseling, deteksi dini, dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan. 10
(4)Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.
(5)Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menerapkan tindakan dan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan infeksi.
(6)Tindakan, sarana, dan prasarana pencegahan dan penanggulangan infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki prosedur operasi standar Penanggulangan Penyakit.

Pasal 9

(1)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
1. a.ruang isolasi;
2. b.ambulan khusus untuk penanganan penyakit menular;
3. c.kendaraan khusus bagi penanggulangan gelandangan psikotik atau pasung.
(2)Setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik utama dengan tempat perawatan, wajib memiliki ruang isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Penyediaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 11 Pasal 5 huruf d yang diperlukan untuk Penanggulangan Penyakit dan dalam keadaan KLB.
(2)Ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perencanaan dan mekanisme pencatatan dan pelaporan ketersediaan obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…