DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi perizinan daerah, forum penataan ruang daerah, tim teknis percepatan pelaksanaan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaporan KKPR, pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong investasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Bandung, diperlukan proses dan mekanisme yang akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
c.bahwa dalam rangka kemudahan berusaha yang menjamin kepastian hukum dan tertib tata ruang, diperlukan pengaturan terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bandung.
5.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
11.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
12.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
13.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
14.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15.Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17.Sistem Informasi Perizinan Daerah adalah aplikasi layanan online Perizinan Non OSS sebagai pendukung layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
20.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21.Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
22.Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
23.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
24.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
25.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c.keberlanjutan;
d.keterbukaan;
e.kemanfaatan;
f.ketertiban; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah:

a.menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
b.terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; dan
c.mendorong percepatan dan kemudahan berusaha yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 4

Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah harus terlebih dahulu memiliki KKPR.

Pasal 5

(1)Subjek KKPR meliputi orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan KKPR.
(2)KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
2. b.KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
(3)Kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi kegiatan pada sektor:
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat, dan makanan;
9. i.pendidikan dan kebudayaan;
10. j.pariwisata;
11. k.ketenagakerjaan; dan
12. l.sektor lainnya sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan.
2. b.kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBD; dan
3. c.kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
1. a.KKKPR; dan
2. b.PKKPR.
(2)KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
(3)PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.

Pasal 7

(1)Bupati menerbitkan KKPR berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri.
(2)KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PKKPR untuk kegiatan berusaha;
2. b.KKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
3. c.PKKPR untuk kegiatan nonberusaha.
(3)KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Bandung.
(4)KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang:
1. a.merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
2. b.bersifat strategis nasional;
3. c.perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga; dan/atau
4. d.lokasinya bersifat lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)KKPR dapat diterbitkan untuk pemohon yang belum memperoleh tanah atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya.
(2)KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR.

Pasal 9

(1)KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang belum memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
(2)KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.

Pasal 10

(1)Pemegang KKPR yang belum memperoleh tanah KKPR wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak atau sertipikat dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
(3)Pemegang KKPR wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
(4)Pemegang KKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
(5)Tanah yang telah diperoleh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masa berlaku KKPR wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya KKPR.
(6)Terhadap tanah yang sudah diperoleh, pemegang KKPR wajib memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkan tanah.
(7)Pemegang KKPR yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Apabila pemegang KKPR tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan KKPR dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diperolehnya hak atas tanah atas nama pemegang KKPR dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…