DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk dan besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung. Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 4 dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 5
4.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 11 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1993 Nomor 13 Seri D);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 12
32.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor8 Tahun 2008 tentang Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
34.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 2);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2009 Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 4); 13
36.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 3);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);
38.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 2);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12). 14 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung. 15
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 16
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11.Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12.Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13.Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik 17 yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
14.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
15.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan perekonomian pedesaan serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
b.menjadikan PD. BPR yang profesional, kokoh dan mandiri; 18
c.mengembangkan usaha perbankan PD BPR agar lebih pesat;
d.memiliki struktur permodalan yang lebih kuat;
e.memiliki kemampuan untuk mendistribusikan potensi ekonomi daerah;
f.memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas;
g.dapat lebih bersaing dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

a.penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;
b.untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyertaan modal daerah dlaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat; 19
c.penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PD.BPR yang efektif, efisien dan professional;
d.untuk meningkatkan akses kemudahan permodalan pada usaha mikro;
e.untuk membantu meringankan beban pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f.untuk mengembangkan kredit MCR.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

(1)Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2012 pada PD. BPR sebesar Rp. 24.219.061.415,00 (dua puluh empat milyar dua ratus sembilan belas juta enam puluh satu ribu 20 empat ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 1967 s.d 2001 :Rp.3.453.047.655,00 - Tahun 2002 :Rp. 650.000.000,00 - Tahun 2005 :Rp. 550.000.000,00 - Tahun 2006 :Rp.2.568.473.000,00 - Tahun 2007 :Rp.3.500.000.000,00 - Tahun 2009 :Rp. 497.540.760,00 - Tahun 2010 :Rp.10.000.000.000,00 - Tahun 2012 Rp.3.000.000.000,00
(2)Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.untuk modal kerja kredit umum sebesar Rp. 4.000.000.000,00;
2. b.untuk skim kredit MCR sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
(3)Penanaman Modal pada PD. BPR bersifat permanen.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal kepada PD BPR diberikan sebagai modal kerja. 21
(2)Bilamana penggunaan dana penyertaan modal melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PD. BPR Kabupaten Bandung.
(3)Bilamana PD. BPR Kabupaten Bandung menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PD. BPR.

Pasal 7

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PD. BPR Kabupaten Bandung dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PD BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22
(2)PD BPR berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2).

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)PD BPR, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PD BPR, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan 23 secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
(3)Bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…