DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, klasifikasi pasar, kewenangan, penataan, kerjasama usaha dan kemitraan, laporan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban dan larangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha guna meningkatkan produksi, meratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar. 4 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 6
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M- DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG 7 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. 8
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Penyelenggara PTSP adalah SKPD yang membidangi penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
7.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. 9
9.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar.
10.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, atau perkulakan. 10
12.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14.Departement Store adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan produk- produk khusus secara luas, termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, 11
15.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang- kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan pokok masyarakat secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari Pasar Swalayan, Toko Swalayan, dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16.Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan jaringannya.
17.Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. 12
18.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara Pelaku Usaha dengan UMKM.
20.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
21.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan. 13
22.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
23.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
24.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
25.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan RDTR. 14
26.Pembangunan atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatkan atau pemberdayaan sarana prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar.

BAB II

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 2

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
1. a.Pasar Rakyat tipe A;
2. b.Pasar Rakyat tipe B;
3. c.Pasar Rakyat tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat tipe D.
(2)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi); 15
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
3. c.beroperasi setiap hari; dan
4. d.berlokasi di ibukota Daerah.
(3)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang;
3. c.beroperasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota Daerah.
(4)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 50 (lima puluh) orang; 16
3. c.beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota kecamatan atau desa.
(5)Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
3. c.beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota kecamatan atau desa.

Pasal 3

(1)Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
1. a.mall;
2. b.plaza; 17
3. c.shopping centre;
4. d.trade centre;
5. e.kawasan pertokoan;
6. f.kawasan rumah toko; dan
7. g.kawasan pergrosiran.
(2)Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu area tertentu yang terdiri atas:
1. a.satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horizontal; dan
2. b.lingkungan bangunan gedung.
(3)Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana berupa:
1. a.areal parkir;
2. b.bongkar muat barang;
3. c.tempat ibadah;
4. d.toilet;
5. e.tempat penampungan sampah sementara;
6. f.area makan beserta tempat duduknya;
7. g.pos keamanan;
8. h.sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; 18
9. i.drainase yang ditutup dengan grill;
10. j.akses jalan keluar masuk;
11. k.ruang terbuka hijau;
12. l.ruang laktasi;
13. m.akses penyandang disabilitas; dan
14. n.trotoar.
(4)Ketentuan mengenai luas, jarak, perizinan, sarana, dan prasarana kawasan pertokoan, kawasan rumah toko, dan kawasan pergrosiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Toko Swalayan dapat berbentuk:
1. a.Minimarket atau midimarket;
2. b.Supermarket;
3. c.Departement Store;
4. d.Hypermarket; atau
5. e.perkulakan. 19
(2)Berdasarkan batasan luas lantai penjualan, Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
1. a.Minimarket atau Midimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
3. c.Departement Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
4. d.Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
5. e.perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(3)Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain. 20
(4)Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyediakan sarana berupa:
1. a.areal parkir;
2. b.toilet;
3. c.drainase yang ditutup dengan grill
4. d.akses jalan keluar masuk;
5. e.ruang terbuka hijau;
6. f.sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
7. g.tempat sampah.
(5)Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib menyediakan sarana berupa:
1. a.areal parkir;
2. b.bongkar muat;
3. c.tempat ibadah;
4. d.toilet;
5. e.tempat penampungan sampah sementara;
6. f.tempat duduk untuk area makan;
7. g.pos keamanan;
8. h.sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
9. i.drainase yang ditutup dengan grill;
10. j.akses jalan keluar masuk;
11. k.ruang terbuka hijau; 21
12. l.ruang laktasi; dan
13. m.akses penyandang disabilitas.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang wajib ada pada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penataan;
2. b.pemberian izin usaha; dan
3. c.pembinaan dan pengawasan. 22

BAB IV

KERJASAMA USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 6

(1)Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf a dilaksanakan dalam bentuk Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
(2)Pembangunan atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan:
1. a.perizinan;
2. b.tata ruang;
3. c.zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian;
4. d.Kemitraan; dan
5. e.kerja sama usaha. 23

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran.
(2)Penetapan jumlah dan jarak Toko Swalayan khususnya yang berbentuk Minimarket atau Midimarket harus memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha setempat untuk berkembang.
(3)Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
2. b.potensi ekonomi setempat;
3. c.aksesibilitas wilayah
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.perkembangan pemukiman baru;
6. f.pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau 24
7. g.jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya.
(4)Jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan:
1. a.jarak, yang meliputi:
  1. 1.jarak antar Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter;
  2. 2.jarak antar Pusat Perbelanjaan paling dekat 2.000 (dua ribu) meter;
  3. 3.jarak antar Toko Swalayan paling dekat 100 (seratus) meter, kecuali di Pusat Perbelanjaan atau pertokoan;
  4. 4.jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter; dan
  5. 5.jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan paling dekat 500 (lima ratus) meter; 25
2. b.jumlah Toko Swalayan di Daerah paling banyak 600 (tujuh ratus) gerai.
(5)Setiap orang yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jarak dan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(5)dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; 26
3. c.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
4. d.pencabutan izin;
5. e.pembongkaran; dan/atau
6. f.denda administratif.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada RTRW dan RDTR, termasuk Peraturan Zonasi.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 27

Pasal 10

Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian wilayah atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…