DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama,opek,dan subjel, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarik retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah dan tatacara pemungutan retribusi, pembayaran retribusi, penagihan retribusi, pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengenbalian kelebihan pembayaran, pemanfaatan, kedaluearsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan pidana, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 5 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 6
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menimbang : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. 8
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 9 pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 10 untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
13.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14.Hewan Ternak Ruminansia adalah Hewan memamah biak yang dipelihara manusia dan produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.yang terdiri dari ruminansia besar seperti sapi, kerbau, kuda dan ruminasia kecil seperti kambing dan domba.
15.Unggas adalah setiap jenis burung yang diternak dan dimanfaatkan untuk 11 pangan, termasuk ayam, bebek, kalkun, angsa, burung dara, dan burung puyuh.
16.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Ternak Ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 12 undangan retribusi daerah.
18.Pemeriksaan Ante- Mortem adalah pemeriksaan kesehatan sebelum Hewan Ternak Ruminansia dan/atau Unggas disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
19.Pemeriksaan Post-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan Ternak Ruminansia dan/atau Unggas disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
20.Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pebagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging. 13
21.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
22.Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di RPH yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante- mortem), pemotongan/penyembelih an, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong (post-mortem) serta penanganan daging dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang disyaratkan. 14
23.Pemotongan Unggas adalah serangkaian kegiatan di RPU yang meliputi penerimaan Unggas, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Unggas sebelum dipotong, pemotongan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Unggas dipotong.
24.Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang melaksanakan atau menjual jasa pemotongan Hewan Ternak Ruminansia di RPH milik sendiri atau milik pihak lain.
25.Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang melaksanakan atau menjual jasa pemotongan Unggas di RPU milik sendiri atau milik pihak lain. 15
26.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
27.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
28.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
29.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 16 atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 17
33.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
34.Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
35.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. 18
36.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Retribusi RPH dan RPU dilakukan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 19

Pasal 3

Tujuan retribusi RPH dan RPU adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama Islam.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 4

Dengan nama Retribusi RPH dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pelayanan penyediaan 20 fasilitas RPH yang terdiri atas :
1. a.pemakaian kandang penampungan sementara;
2. b.pemeriksaan kesehatan Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas sebelum dan sesudah dipotong;
3. c.pemotongan;
4. d.pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas;
5. e.sarana penyimpanan dingin; dan
6. f.alat transportasi pengangkutan daging.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik 21 daerah, dan pihak swasta.

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas RPH.
(2)Wajib Retribusi RPH adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi RPH.
(3)RPH dan RPU milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah potong yang asetnya milik pemerintah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola bersama badan lainnya. 22

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi RPH dan RPU digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas, serta penggunaan fasilitas RPH yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi RPH didasarkan pada 23 tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas RPH dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…