DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan, perizinan, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, std, partisipasi masyarakat, kerja sama dan kemitraan, pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu diatur, dikelola, dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 5
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 8
5.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 9
8.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
9.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3.
10.Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3. 10
11.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
12.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
13.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
14.Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
15.Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3. 11
16.Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
17.Sistem Tanggap Darurat yang selanjutnya disingkat STD adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3. 12
18.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 13
20.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22.Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. 14
23.Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah cara atau proses mengembalikan seperti semula fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
24.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban,dantanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 15

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Penyimpanan Limbah B3; dan
b.Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 3

(1)Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(2)Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik; 16
2. b.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik.
(3)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(4)Ketentuan mengenai rincian dari setiap jenis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17

Pasal 4

Dalam hal terdapat Limbahdiluarperincian Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (4) yang terindikasi memiliki karakteristik:

a.mudah meledak;
b.mudah menyala;
c.reaktif;
d.infeksius;
e.korosif; dan/atau
f.beracun, wajib dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. 18
(2)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang disimpannya.
(3)Ketentuan mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Limbah B3 pada tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (3) dikemas dengan menggunakan kemasan yang: 19
1. a.terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
2. b.mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
3. c.memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
4. d.berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
(2)Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3. 20
(3)Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.nama Limbah B3;
2. b.identitas Penghasil Limbah B3;
3. c.tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
4. d.tanggal Pengemasan Limbah B3.
(4)Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan, pelabelan, dan pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 21

Pasal 7

(1)Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.paksaan pemerintah; atau
3. c.pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3.
(3)Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.penghentian sementara kegiatan; dan/atau 22
2. b.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
(2)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: 23
1. a.melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
2. b.melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
3. c.menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
4. d.melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
(3)Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.segrerasi Limbah B3; dan
2. b.penyimpanan Limbah B3. 24
(4)Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
1. a.nama Limbah B3; dan
2. b.karakteristik Limbah B3.

Pasal 9

(1)Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
(2)Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3. 25
(3)Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Setiap Orang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis; atau
2. b.paksaan pemerintah. 26
(3)Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
2. b.tindakan lainyang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 27

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…