DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban, tata cara permohonan penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan dan evaluasi, larangan, pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas dan terdaftar dalam administrasi kependudukan Kabupaten Bandung yang sedang menghadapi masalah hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai acuan pelaksanaan bantuan hukum
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah Kabupaten untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan:
1. a.pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD;
2. b.registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang akan mengakses anggaran Bantuan Hukum Daerah;
3. c.penerimaan pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan sistem informasi database bantuan hukum atau secara manual apabila belum terhubung dengan sistem informasi database bantuan hukum dengan menyerahkan dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. d.pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
5. e.pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
6. f.bantuan hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang berkependudukan di Daerah.

Pasal 5

Bupati mendelegasikan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Bupati bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(3)Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial dan Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
1. a.warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.sedang mengalami permasalahan hukum; dan
3. c.terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
(3)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum belum terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Daerah;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan dan masalah hukum pidana yang dilaksanakan secara Litigasi dan Nonlitigasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenan dengan Perkara; dan
3. c.melampirkan surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan/atau surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 11

(1)Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…