DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perlindungan hak anak, pemenuh hak anak, kewajiban dan tanggung jawab dalma perlindungan anak, partisipasi anak, kelembagaan, peran serta masyarakat, pengendalian,pembinaan,dan pengawasa, pembiayaan, ketentuan panutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak sebagai urusan pemerintahan wajib oleh Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SALINAN 2 dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.
7.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan tata cara dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9.Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
10.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
11.Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap Anak.
12.Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
13.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
14.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat Anak. 4
15.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
16.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan bantuan hukum.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK ANAK

Pasal 2

(1)Klasifikasi pemenuhan Hak Anak terdiri atas klaster:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Bupati menjamin terpenuhinya hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.hak atas identitas;
b.hak perlindungan identitas;
c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d.hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g.hak akses informasi yang layak; dan
h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain 5 yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 4

(1)Hak atas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Hak Anak untuk tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin.
(2)Pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas nama dan kewarganegaraan Anak.
(3)Pelaksanaan pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggal kelahiran dan silsilahnya.
(4)Pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa.

Pasal 5

(1)Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan melalui pembentukan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak.
(2)Pembentukan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan mengantisipasi tindakan:
1. a.perdagangan orang;
2. b.adopsi ilegal;
3. c.manipulasi usia;
4. d.manipulasi nama atau penggelapan asal usul;
5. e.pemulihan identitas Anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap Anak tersebut; dan
6. f.memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 6

Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan melalui jaminan: 6

a.atas hak Anak untuk berpendapat; dan
b.penyediaan ruang bagi Anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Pasal 7

Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan melalui jaminan:

a.penyediaan ruang bagi Anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan
b.hak Orang Tua dalam memberikan pembinaan.

Pasal 8

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan melalui jaminan:

a.Anak bisa berkumpul secara damai; dan
b.membentuk organisasi yang sesuai bagi Anak.

Pasal 9

Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan melalui jaminan:

a.Anak tidak diganggu kehidupan pribadi dan tumbuh kembangnya; dan
b.Anak tidak diekspos ke publik tanpa persetujuan dari Anak tersebut.

Pasal 10

Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan melalui jaminan:

a.penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi Anak;
b.penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan
c.ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan. 7

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…