Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
Ringkasan
peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di kabupaten bandung
peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di kabupaten bandung
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009), diubah sebagai berikut:
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
4
17a.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5
6
7
8
9
68a. Badan Akreditasi Pendidikan Non-formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan non-formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 68b. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAPS/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BANS/M dalam pelaksanaan akreditasi. 68c. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat pada pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak 68d. Perwujudan kebudayaan adalah benda benda yang diciptakan oleh manusia sebagai mahluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda. 68e. Purbakala adalah hal-hal berkenaan dengan zaman purba 68f. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau
10
11
12
13
14
15
Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:
Pengelolaan Satuan Pendidikan TK menjadi bagian dari tugas Bidang PNFI atau sebutan lain.
16
17
18
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen