DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Fungsi dan Wewenang; Hak, Kewajiban dan Larangan; Persyaratan, Pengisian, Peresmian dan Pengesahan, Serta Pemberhentian Keanggotaan BPD; Masa Keanggotaan, Susunan Organisasi dan Keuangan, Serta Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu; Peraturan Tata Tertib BPD; Musyawarah; Hubungan Kerja BPD Dengan Lembaga Lainnya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
13.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa; 4
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c.melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c.membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
d.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
e.menyusun tata tertib.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

BPD berhak :

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih; dan
5. e.memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
(2)Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
(3)Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e harus memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.
(4)Ketentuan mengenai besaran biaya operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 7

Anggota BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 8

Anggota BPD dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 6 memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
j.menjadi pelaksana dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGISIAN, PERESMIAN DAN PENGESAHAN, SERTA PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

a.jumlah penduduk sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
b.jumlah penduduk antara 3.501 jiwa sampai dengan 12.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
c.jumlah penduduk diatas 12.000 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; 7
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
g.wakil penduduk Desa setempat yang terdaftar paling singkat 2 (dua) tahun serta mengenal dan dikenal masyarakat Desa setempat dan dipilih secara demokratis.

Pasal 11

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka Proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD. dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa dan 6 (enam) orang unsur Masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(5)Panitia Pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(6)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia Pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur Masyarakat yang mempunyai hak pilih. 8
(8)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Panitia Pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
(9)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…