DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pejabat pengeloaan bmd, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan umd oleh badan layanan umum, bmd berupa rumah, ganti rugi dan sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaanBarang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 7 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7.Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
8.Pejabat Penatausahaan BMD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9.Pengguna BMD adalah pejabat pemegang 8 kewenangan penggunaan BMD.
10.Kuasa Pengguna BMD adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna BMD untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna BMD.
12.Pengurus BMD adalah Pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus BMD.
13.Pengurus BMD Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan BMD.
14.Pengurus BMD Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas 9 menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna BMD.
15.Pembantu Pengurus BMD Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
16.Pembantu Pengurus Barang BMD Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna BMD.
17.Pengurus Barang BMD Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna BMD.
18.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara 10 independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
19.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
20.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
21.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna BMD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
22.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 11 fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23.Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola BMD.
25.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 12
26.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 13
28.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
30.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 14
32.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
33.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadikekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
34.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD. 15
35.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMD, Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
38.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh setiap Pengguna BMD. 16
39.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh setiap Kuasa Pengguna BMD.
40.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41.Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)BMD meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dilarang digadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman 17 atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah; dan
2. b.tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dokumen pengadaan.
(4)BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dokumen perolehan.
(5)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
(6)BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana 18 dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan 19 asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2)Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pemindahtanganan;
8. h.Pemusnahan;
9. i.Penghapusan;
10. j.Penatausahaan;
11. k.Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
12. l.Pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola Keuangan BLUD; dan
13. m.Ganti Rugi dan Sanksi 20

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BMD

Pasal 4

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD; 21
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan sesuai kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(3)Sekretaris Daerah merupakan Pengelola BMD.
(4)Pengelola BMD sebagaimana dimaksud 22 pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui Perencanaan Kebutuhan BMD;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan BMD;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi; dan 23
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD merupakan Pejabat Penatausahaan BMD.
(2)Pejabat Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan 24 Perencanaan Kebutuhan kepada Pengelola BMD;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan BMD kepada Pengelola BMD;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 25 Pemusnahan, dan Penghapusan;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola BMD dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi;
7. g.melakukan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola BMD, serta BMD yang 26 berada pada Pengelola BMD;
8. h.membantu Pengelola BMD dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
9. i.menyusun laporan BMD.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah merupakan Pengguna BMD.
(2)Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: 27
1. a.mengajukan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 28
5. e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola BMD; 29
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang Pengguna BMD bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola BMD.
(4)Ketentuan mengenai laporan barang Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 30

Pasal 7

(1)Pengguna BMD dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Kuasa Pengguna BMD.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna BMD.
(3)Penetapan Kuasa Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan jumlah BMD yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 31

Pasal 8

(1)Pengguna BMD dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna BMD.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna BMD.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab: 32
1. a.menyiapkan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna BMD;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan Inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus BMD dan/atau Pengurus BMD Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 33 digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
6. f.menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan;
7. g.meneliti laporan BMD semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus BMD dan/atau Pengurus BMD pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas surat permintaan BMD dengan menerbitkan surat perintah penyaluran BMD untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan 34 setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
11. k.meneliti laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus BMD Pengguna dan/atau Pengurus BMD Pembantu.

Pasal 9

(1)Pengelola BMD dibantu oleh Pengurus BMD Pengelola.
(2)Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 35 atas usul Pejabat Penatausahaan BMD.
(3)Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan BMD.
(4)Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Perencanaan Kebutuhan kepada Pejabat Penatausahaan BMD;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan BMD 36 kepada Pejabat Penatausahaan BMD;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna BMD sebagai bahan pertimbangan Pejabat Penatausahaan BMD dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna BMD yang tidak digunakan 37 untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola BMD;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
7. g.menyimpan salinan dokumen laporan barang Pengguna BMD dan laporan barang Kuasa Pengguna BMD;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun laporan barang Pengguna BMD semesteran dan tahunan serta laporan barang Pengelola BMD sebagai bahan 38 penyusunan laporan BMD.
(5)Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola BMD melalui Pejabat Penatausahaan BMD.
(6)Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus BMD Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan BMD.
(7)Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 39 penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 10

(1)Pengguna BMD dibantu oleh Pengurus BMD Pengguna.
(2)Pengurus BMD Pengguna ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna BMD.
(3)Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Penguna BMD.
(4)Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen Perencanaan 40 Kebutuhan dan penganggaran BMD;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMD;
4. d.membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna BMD;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan; 41
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan;
8. h.menyusun laporan BMD semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan surat permintaan BMD berdasarkan nota permintaan BMD;
10. j.mengajukan surat permintaan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD; 42
11. k.menyerahkan BMD berdasarkan surat perintah penyaluran BMD yang dituangkan dalam berita acara penyerahan BMD;
12. l.membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan;
13. m.memberi label BMD;
14. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik BMD;
15. o.melakukan stok opname barang persediaan;
16. p.menyimpan dokumen berupa fotokopi atau salinan kepemilikan BMD dan asli, 43 fotokopi, dan/atau salinan dokumen Penatausahaan BMD;
17. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna BMD dan laporan BMD; dan
18. r.membuat laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola BMD melalui Pengguna BMD setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD.
(5)Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna BMD dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola 44 BMD melalui Pejabat Penatausahaan BMD.
(6)Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus BMD Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna BMD.
(7)Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 11

(1)Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD dibantu 45 oleh Pengurus BMD Pembantu.
(2)Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kuasa Pengguna BMD melalui Pengguna BMD.
(3)Penetapan Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan jumlah BMD yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(4)Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan dokumen Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan yang 46 diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMD;
4. d.membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna BMD;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna BMD dan 47 sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan;
8. h.menyusun laporan BMD semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan surat permintaan BMD berdasarkan nota permintaan BMD;
10. j.mengajukan surat permintaan BMD kepada Kuasa Pengguna BMD;
11. k.menyerahkan BMD berdasarkan surat perintah penyaluran BMD yang dituangkan dalam berita acara penyerahan BMD;
12. l.membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan; 48
13. m.memberi label BMD;
14. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD melalui Kuasa Pengguna BMD atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan hasil pengecekan fisik BMD;
15. o.melakukan stok opname barang persediaan;
16. p.menyimpan dokumen berupa fotokopi atau salinan kepemilikan BMD dan asli, fotokopi, dan/atau salinan dokumen Penatausahaan BMD;
17. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna BMD dan laporan BMD; dan
18. r.membuat laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan 49 pada Pengguna BMD melalui Kuasa Pengguna BMD setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD dan Pengurus BMD Pengguna.
(5)Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. 50

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…