DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 43 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif, rencana induk ekonomi kreatif, ruang ekonomi kreatif, kewirausahaan ekonomi kreatif, kelembagaan ekonomi kreatif, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung secara terencana, terarah, berkesinambungan dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
8.Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok, dan fungsi, dibidang Ekonomi Kreatif.
6.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7.Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pemerintah dalam upaya peningkatan manfaat Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan, pendataan Pelaku Kreasi, pengembangan dan koordinasi Ekosistem Ekonomi Kreatif.
8.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9.Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
10.Pengelola Kekayaan Intektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
11.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya- upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha kreatif dan industri kreatif.

BAB II

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 2

Pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

a.Pelaku Kreasi; dan
b.Pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi koridor bidang:

a.pertanian;
b.budaya;
c.sosial;
d.manufaktur/industri;
e.jasa perdagangan;
f.pariwisata; dan
g.bidang lainnya.

Pasal 4

Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:

a.aplikasi dan game developer;
b.arsitektur;
c.desain interior;
d.desain komunikasi visual;
e.desain produk;
f.fashion;
g.film, animasi dan video;
h.fotografi;
i.kriya;
j.kuliner;
k.musik;
l.penerbitan;
m.periklanan;
n.seni pertunjukan;
o.seni rupa;
p.televisi dan radio; dan
q.Pengelola Kekayaan Intelektual lainnya.

Pasal 5

(1)Pelaku Kreasi yang melakukan usahanya tanpa mengelola kekayaan intektual dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan Pengelola Kekayaan Intelektual.
(2)Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Kreasi berhak:

a.berkarya, berkreasi dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
b.memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
c.mendapatkan perlindungan hukum; dan
d.mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Setiap Pelaku Kreasi berkewajiban:

a.memberikan data diri dan data produk Ekonomi Kreatif ke dalam Sistem Ekonomi Kreatif Daerah; dan
b.menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

Setiap Pengelola Kekayaan Intelektual berhak:

a.mendapatkan perlindungan hukum atas usaha;
b.mendapatkan perlakuan yang adil;
c.mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan penyelenggaraan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d.mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengelola Kekayaan Intelektual berkewajiban:

a.memiliki perizinan usaha;
b.menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa; dan
c.membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
2. b.pendataan Pelaku Kreasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual;
3. c.pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
4. d.koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…