DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 342

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, metode pendekatan perencanaan pembangunan, prinsip perencanaan pembangunan, ruang lingkup, tahapan dan tatacara penuyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, penyusunan rkpd sebelum penetapan rpjmd, pendanaan indikatif, peralihan, penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu pengaturan mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221)
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); 5
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 6 Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 7
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandun.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 9
8.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan didalam perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkesinambungan, dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10
14.Kebijakan Umum dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut KU- PJMD memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 11
23.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
25.Pagu Indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan dan merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin dan belanja wajib/pilihan.
26.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
27.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
28.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 12
29.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.
31.Pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang tertuang dalam keputusan DPRD hasil sidang paripurna sebagai masukan perencanaan pembangunan.
32.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
33.Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
34.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13
36.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
37.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas masksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
38.Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi, perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat, provinsi dan kabupaten; 14
c.menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan rencana, dan pengawasan;
d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II

METODE PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

(1)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:
1. a.teknokratik;
2. b.partisipatif;
3. c.politik;
4. d.atas bawah dan bawah atas.
(2)Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan prinsip yang jelas, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil : 15
1. a.penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. b.konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan kabupaten; dan
3. c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
(5)Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

BAB III

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.
(2)Perencanaan Pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 16
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan:

a.landasan religius;
b.transparan;
c.responsif;
d.efisien;
e.efektif;
f.akuntabel;
g.partisipatif;
h.terukur;
i.berkeadilan; dan
j.berwawasan lingkungan.

Pasal 7

(1)Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. b.organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
3. c.Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan Pegawai Negeri Sipil daerah;
4. d.keuangan daerah;
5. e.produk hukum daerah;
6. f.kependudukan; 17
7. g.informasi dasar kewilayahan;
8. h.informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
9. i.potensi sumber daya daerah.

Pasal 8

Dokumen rencana pembangunan daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 9

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
(2)Ruang lingkup perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.RENSTRA SKPD;
4. d.RKPD; dan
5. e.RENJA SKPD. 18

Pasal 10

(1)Perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah sesuai kewenangannya.
(2)Kerangka pendanaan yang dialokasikan untuk perencanaan pembangunan daerah, diutamakan bersumber dari APBD kabupaten.
(3)Kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah, untuk membiayai perencanaan pembangunan daerah bersifat menyesuaikan dan menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan pusat maupun provinsi.

Isi peraturan

Teks342PDFHirarki

Memuat teks peraturan…