DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ragam penyandang disabilitas, hak hak penyandang disabilitas, pelaksanaan, rencana induk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi pembinaan dan pengawasan, partisipasi penyandang disabiltas, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan PemerintahNomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
13.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
14.Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12.Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14.Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
15.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
16.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
18.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Bandung.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.Penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.Aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini yakni:

a.mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b.menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental;
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
5. e.Penyandang disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)PenyandangDisabilitasmemilikihak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan Pelindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraansosial;
13. m.Aksesibilitas;
14. n.Pelayanan Publik;
15. o.Pelindungan dari bencana;
16. p.habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
20. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten dilaksanakan terhadap aspek:

a.keadilan dan Pelindungan hukum;
b.pendidikan;
c.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
d.kesehatan;
e.politik;
f.keagamaan;
g.keolahragaan;
h.kebudayaan dan pariwisata;
i.kesejahteraan sosial;
j.infrastruktur;
k.Pelindungan dari bencana;
l.habilitasi dan rehabilitasi;
m.konsesi;
n.pendataan;
o.komunikasi dan informasi;
p.perempuan dan anak; dan
q.Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 7

(1)Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
(2)Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif
2. b.membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
3. c.melaksanaan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang undangan
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
1. a.fasilitasi;
2. b.pendampingan; dan/atau
3. c.sosialisasi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
(4)Bantuan hukum seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
1. a.menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
2. b.memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban
3. c.menyediakan pendampingan psikososial
4. d.menyediakan rumah aman yang aksesibel
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.pengenalan tindak pidana; dan
3. c.laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
(3)Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

(1)Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
(3)Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
(4)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…