DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, anggran dasar, modal,dasr,yang disetor, organ dan pegawai, satuan pengawas intern,komite audit,dan komite lainnya, perancanaan,operasional,dan pelaporan, pengguaan laba, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dalam perkembangannya ketentuan mengenai perusahaan daerah air minum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung. 3
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Perumda Air Minum Tirta Raharja adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
9.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja yang wajib dibayar oleh pelanggan.
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Raharja.
12.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Raharja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
15.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Air Minum Tirta Raharja.

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di ibu kota Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan maksud memberikan dan meningkatkan pelayanan penyediaan Air Minum, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah, dan mendayagunakan sumber daya serta aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan daya saing.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan tujuan:

a.menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat dengan mengutamakan pencapaian target pelayanan; 5
b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan tarif yang terjangkau;
c.menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian Daerah;
d.sebagai penyelenggara sistem subsidi silang pelayanan Air Minum antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Raharja;
e.memperoleh keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
f.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Raharja melakukan kegiatan usaha:
1. a.menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat; dan
2. b.menyelenggarakan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.
(2)Wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Daerah;
2. b.sebagian Kota Cimahi; dan
3. c.sebagian Kabupaten Bandung Barat.
(3)Penyelenggaraan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Raharja dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 6

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum Tirta Raharja memiliki anggaran dasar.
(2)Anggaran dasar Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.modal dasar dan modal disetor;
2. b.pembagian tugas dan wewenang Direksi; dan
3. c.penggunaan laba.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran dasar Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MODAL DASAR DAN MODAL YANG DISETOR

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Raharja ditetapkan sebesar Rp.163.000.000.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar rupiah).
(2)Modal yang disetor Perumda Air Minum Tirta Raharja sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan audit sebesar Rp.90.928.855.233,00 (sembilan puluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja yang belum dipenuhi sebesar Rp.72.071.144.767,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. 7

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 10

(1)Organ Perumda Air Minum Tirta Raharja terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…