DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, anggaran dasar, modal dasar, organ dan pegawai, satuan pengwas intern,komite audit,dan komite lainnya, perncanaan,operasional,dan pelaporan, penggunaan laba, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran, kontribusi, daya saing, dan pelayanan bank perkreditan rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan peningkatan ketahanan dan pemerataan pelayanan perbankan melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan, dan kualitas pengurus bank perkreditan rakyat;
c.bahwa dalam perkembangannya ketentuan mengenai perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9.Perseroda BPR Kerta Raharja adalah BPR yang seluruh modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui 4 penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda BPR Kerta Raharja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda BPR Kerta Raharja dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
11.Komisaris adalah organ Perseroda BPR Kerta Raharja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Kerta Raharja.
12.Direksi adalah organ Perseroda BPR Kerta Raharja yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda BPR Kerta Raharja untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BPR Kerta Raharja serta mewakili Perseroda BPR Kerta Raharja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda BPR Kerta Raharja.
15.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroda BPR Kerta Raharja.
(2)Perseroda BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda). 5

Pasal 3

(1)Perseroda BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.
(2)Perseroda BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kantor pelayanan kas, dan unit usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perseroda BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pasal 5

Perseroda BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan tujuan:

a.meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
b.meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
c.memperluas wilayah dan produk usaha; dan
d.turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perseroda BPR Kerta Raharja meliputi: 6

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit, termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perseroda BPR Kerta Raharja dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 8

(1)Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; 7
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL DASAR

Pasal 9

(1)Modal dasar Perseroda BPR Kerta Raharja terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
(2)Modal dasar Perseroda BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).
(3)Modal ditempatkan sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan audit sebesar Rp.34.387.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar Rp.34.211.561.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
2. b.koperasi karyawan Perseroda BPR Kerta Raharja sebesar Rp.175.439.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

Komposisi saham Perseroda BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:

a.Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
b.pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus);. 8

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…