DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan perizinan usaha perkebunan, syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan, kemiitraan, perubahan luas lahan,jenis tanaman,dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha, kewajiban perusahaan perkebunan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, dan di wilayah Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan usaha perkebunan dan industri perkebunan, sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui mekanisme sistem perizinan usaha perkebunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan. 4 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 5
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 6
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4412); 7
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377;
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 8
13.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9
15.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 11
22.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12
25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemrintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerh Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan; 13
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 14
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. 15

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam publik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
4.Bupati adalah Bupati Bandung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6.Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggung jawab di Bidang Perkebunan Kabupaten Bandung.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang bertanggung jawab di Bidang Perkebunan Kabupaten Bandung. 16
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9.Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Instansi Penyelenggara PTSP adalah Instansi yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bandung yang mendapat pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dari Bupati kepada Kepala Instansi Penyelenggara PTSP.
10.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 17
11.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
13.Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
15.Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
16.Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 18
17.Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
18.Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha,jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modaldan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
19.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang lokasi lahan budidaya berada di wilayah kabupaten Bandung.
20.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha yang lokasi lahan sumber bahan baku berada di wilayah kabupaten Bandung.
21.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil 19 perkebunan yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada di wilayah kabupaten Bandung.
22.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
23.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
24.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
25.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
26.Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten/kota 5 (lima) tahunan yang merupakan 20 penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh bupati.
27.Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1)Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinandan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.
(2)Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
1. a.jenis dan perizinan usaha perkebunan;
2. b.syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
3. c.kemitraan;
4. d.perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan,serta diversifikasi usaha; 21
5. e.kewajiban Perusahaan Perkebunan;
6. f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

(1)Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
1. a.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
2. b.Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
3. c.Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
(2)Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan di seluruh Kabupaten oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten. 22

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan di Kabupaten dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bandung.

Pasal 5

(1)Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
(2)Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP.
(3)Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
1. a.keterangan pemilik dan data kebun;
2. b.data identitas dan domisili pemilik;
3. c.pengelola kebun;
4. d.lokasi kebun; 23
5. e.status kepemilikan tanah;
6. f.luas areal;
7. g.jenis tanaman;
8. h.produksi;
9. i.asal benih;
10. j.jumlah pohon;
11. k.pola tanam;
12. l.jenis pupuk;
13. m.mitra pengolahan;
14. n.jenis/tipe tanah;dan
15. o.tahun tanam.
(4)Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan STD-B oleh Bupati sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat(3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan. 24

Pasal 6

(1)Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah usaha perkebunan dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP.
(3)Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
1. a.data identitas dan domisili pemilik;
2. b.lokasi;
3. c.kapasitas produksi;
4. d.jenis bahan baku;
5. e.sumber bahan baku;
6. f.jenis produksi; dan
7. g.tujuan pasar. 25
(4)Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
(6)STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh bupati di catat dan dibuat rekapitulasi harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur Provinsi.

Pasal 7

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

Pasal 8

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B. 26

Pasal 9

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 10

(1)Usaha Budidaya Tanaman teh dengan luas 240 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
(2)Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi denganUsaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP. 27

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…