DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daeran ini mengatur tentang Kepariwisataan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Prinsip, Pembangunan Kepariwisataan, Usaha Pariwisata, Waktu Penyelenggaraan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepariwisataan merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha dalam dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah SALINAN 2 Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata. 4
12.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
14.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
16.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalisme kerja.
17.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
18.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Manfaat;
b.Kekeluargaan;
c.Adil dan merata;
d.Keseimbangan;
e.Kemandirian;
f.Kelestarian;
g.Partisipatif;
h.Berkelanjutan;
i.Demokratis;
j.Kesetaraan; dan
k.Kesatuan. 5

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan:

a.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.Mengurangi kemiskinan;
d.Mengatasi pengangguran;
e.Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.Memajukan kebudayaan;
g.Mengangkat citra bangsa;
h.Memupuk rasa cinta tanah air;
i.Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
j.Mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB II

PRINSIP

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 6

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisataan:
1. a.menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisataan;
2. b.menyediakan perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
3. c.menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata;
4. d.mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah;
5. e.memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
6. f.mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

(1)Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.Industri Pariwisata;
3. c.Pemasaran Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(3)Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. 7

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan
e.pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 9

(1)Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:
1. a.peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
2. b.meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata;
3. c.mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat; dan
4. d.penguatan kemitraan antar usaha di bidang Kepariwisataan;
(2)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 10

(1)Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui:
1. a.pengembangan daya tarik wisata;
2. b.pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata;
3. c.pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata.
(2)Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya. 8

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…