DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pencegahan perdagangan orang, penaganan korban perdagangan orang, gugus tugas, pusat pelayanan terpadu, kerjssama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dan memberikan perlindungan korban 3 perdagangan orang, Pemerintah Kabupaten Bandung harus melindungi masyarakat melalui tindakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
c.bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, Program, Kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Masalah Perdagangan Orang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 4 Jawa Barat (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 5 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang 7 Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 10 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15). 11 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung. 12
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
6.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang ditingkat Kabupaten Bandung.
7.Pelaksanaan Penempatan tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS, adalah badan hukum yangtelah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
8.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang 13 menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
9.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
10.Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12.Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia. 14
13.Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
14.Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
15.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16.Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
17.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 15 mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan asas :

a.penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
b.kepastian hukum;
c.proporsionalitas;
d.non-diskriminasi;
e.perlindungan; dan
f.keadilan. 16

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk:

a.mencegah sejak dini perdagangan orang;
b.memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
c.menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang; dan
d.memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini mencakup:
1. a.pencegahan perdagangan orang; dan
2. b.penanganan korban perdagangan orang.
(2)Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud 17 pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB III

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang.
(2)Kebijakan Pencegahan perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pencegahan preemtif; dan
2. b.pencegahan preventif. 18

Pasal 6

(1)Pencegahan preemtif perdagangan orang di Daerah dilaksanakan dalam rangka:
1. a.peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
2. b.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
3. c.pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
5. e.pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat tentang nilai moral dan agama; dan
6. f.program lain yang bertujuan memberikan pencegahaan preemtif perdagangan orang
(2)Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
1. a.sosial;
2. b.pendidikan; 19
3. c.kesehatan;
4. d.ketenagakerjaan;
5. e.perekonomian;
6. f.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
7. g.pemberdayaan masyarakat.
(3)Pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.
(4)Peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan preemtif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pencegahan Preventif Perdagangan orang dilaksanakan melalui:
1. a.penguatan sistem pengawasan secara efektif dan responsif terhadap aktivitas PPTKIS dan Korporasi yang berada di Daerah;
2. b.penyediakan sistem dan sarana informasi serta layanan pengaduan yang terkait dengan 20 Perdagangan Orang secara lengkap dan mudah diakses;
3. c.pendataan terhadap setiap tenaga kerja Daerah yang akan bekerja di luar Daerah;
4. d.pembukaan akses kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dalam rangka pencegahan Perdagangan Orang di Daerah;
5. e.program lain yang bertujuan memberikan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang di Daerah.
(2)Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
1. a.sosial;
2. b.ketenagakerjaan; dan
3. c.pendidikan
(3)Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial. 21
(4)Peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan preventif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap orang yang mengetahui, melihat, mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
(2)Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilasanakan melalui:
1. a.rehabilitasi ; dan
2. b.reintegrasi sosial. 22

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang dilaksanakan dengan cara:
1. a.menetapkan standar Rehablitasi secara simultan yang berperspektif pada Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender;
2. b.melakukan penjemputan, penampungan, dan pendampingan;
3. c.memberikan pembekalan dan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan;
4. d.meningkatkan kemampuan untuk memiliki kemandirian baik secara sosial maupun ekonomi;
5. e.memberdayakan dalam kegiatan kemasyarakatan;
6. f.melaporkan tentang adanya Perdagangan Orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. g.memberikan bantuan hukum bagi Korban Perdagangan Orang; dan/atau
8. h.memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan restitusi. 23
(2)Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g dilakukan oleh tenaga terlatih

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…