DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata tertib musyawarah desa, mekanisme pengambilan keputusan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa musyawarah desa merupakan sarana bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat dalam menentukan dan menyepakati hal yang strategis bagi Desa; 3
c.bahwa untuk terselenggaranya musyawarah desa di lingkungan pemerintahan desa diperlukan pedoman dan landasan hukum untuk mengatur setiap hak dan kewajiban masyarakat desa dalam pengambilan keputusan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5` Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tatib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung. 6
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7
8.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk di Desa dan bertugas membantu Pemerintah Desa serta merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

(1)Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penataan Desa;
2. b.perencanaan Desa; 8
3. c.kerja sama Desa;
4. d.rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. e.pembentukan badan usaha milik Desa;
6. f.penambahan dan pelepasan aset Desa;
7. g.kejadian luar biasa; dan
8. h.pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat Desa.
(2)Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 9
1. a.mendapatkan informasi secara lengkap dan benar mengenai hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2. b.mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
3. c.mendapatkan perlakuan sama dan adil sebagai peserta Musyawarah Desa;
4. d.mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat s e c a r a lisan atau tertulis secara bertanggung jawab terhadap hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
5. e.menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
(3)Kewajiban masyarakat dalam peyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa; 10
2. b.mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan mengenai hal yang bersifat strategis
3. c.mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
4. d.mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
5. e.melaksanakan nilai permusyawaratan, permufakatan kekeluargaan, dan kegotong- royongan dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik.

Pasal 4

(1)Masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan BPD dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa didampingi oleh satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan Desa dan/atau pihak ketiga. 11
(2)Camat melakukan koordinasi pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dilaksanakan di wilayah kerjanya.

BAB II

TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

Pasal 5

(1)Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan; 12
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

(1)BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
1. a.Musyawarah Desa terencana; dan
2. b.Musyawarah Desa mendadak.
(2)Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di persiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
(3)Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya.
(4)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat; 13
2. b.panitia;
3. c.jadwal kegiatan;
4. d.tempat penyelenggaraan;
5. e.sarana/prasarana pendukung;
6. f.media pembahasan;
7. g.peserta, undangan dan pendamping; dan
8. h.pengolahan hasil Musyawarah Desa.
(5)Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
(6)Penghematan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1)BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 14
(2)BPD menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi :
1. a.penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
2. b.penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
(3)BPD melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

(1)Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan :
1. a.mempersiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
2. b.menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 15
(2)Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa; dan
2. b.dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
(3)Dalam menyiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD.
(5)Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
(6)Pelaporan dan pertanggungjawaban pengunaan dana penyelenggaraan rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BPD. 16

Pasal 9

(1)BPD membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penetapan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat keputusan Ketua BPD yang berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(3)Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada (1) diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, kader pemberdayaan masyarakat Desa, unsur masyarakat, dan perangkat Desa.
(4)Keanggotaan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sukarela.
(5)Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

(1)Panitia Musyawarah Desa :
1. a.mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana 17 anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
3. c.menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
4. d.mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi; dan
5. e.mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa
(2)BPD dapat mengubah rencana jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa yang sudah disiapkan Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…