DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 3

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket; 4
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif; dan
i.tunjangan reses.

Pasal 3

(1)Pajak penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan kepada APBD.
(2)Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurud h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 5

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 5
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan: 6
1. a.ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
2. b.wakil ketua, diberikan sebesar 5% (lima per seratus);
3. c.sekretaris, diberikan sebesar 4% (empat per seratus); dan
4. d.anggota, diberikan sebesar 3% (tiga per seratus), dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara Daerah.
(3)Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pendapat asli Daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(4)Belanja pegawai aparatur sipil negara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 11

(1)Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(2)Penghitungan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…