DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemakaman. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Tempat Pemakaman, Pengelolaan, Luas dan Tanda Makam, Penggunaan, Pemindahan Lokasi, Partisipasi masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan yang terus meningkat menimbulkan peningkatan terhadap pemenuhan kebutuhan akan pemanfaatan lahan pemakaman secara proporsional sesuai dengan asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwawasan lingkungan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan tuntutan akan kebutuhan lahan dan dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun SALINAN 2 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 3 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.
6.Pemakaman adalah tempat mengubur atau perkuburan termasuk proses menguburkan.
7.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan/perorangan.
9.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
10.Taman Makam Pahlawan yang selanjutnya disingkat TMP adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman para pahlawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Tanah Makam adalah tanah untuk Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.
12.Makam Cadangan adalah Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau ahli warisnya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan.
13.Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
15.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

(1)Tempat Pemakaman di Daerah terdiri atas:
1. a.TPU;
2. b.TPBU; 4
3. c.TPK; dan
4. d.TMP.
(2)TPU meliputi:
1. a.TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
2. b.TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
(3)TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menyediakan Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah.

Pasal 3

(1)Lahan untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari:
1. a.Pengadaan tanah;
2. b.Hibah;
3. c.Wakaf; atau
4. d.Pengembang perumahan.
(2)Setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan Pemakaman di TPU.
(3)Untuk ketertiban dan keteraturan TPU diadakan pengelompokan tempat bagi setiap pemeluk agama.
(4)Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai TPU yang dikelola oleh Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1)Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial/keagamaan dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
(2)Untuk ketertiban dan keteraturan TPBU diadakan pengelompokan tempat bagi setiap pemeluk agama.
(3)Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status hak milik. 5

Pasal 6

Ketentuan mengenai TPK di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang memelihara TMP di Daerah.
(2)Pemeliharaan TMP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan Tempat Pemakaman meliputi:

a.Perencanaan;
b.Persyaratan; dan
c.Perizinan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penataan lahan tempat Pemakaman di Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(2)Perencanaan penataan lahan tempat Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyediaan Tanah Makam;
2. b.penyediaan Tanah Makam Cadangan;
3. c.pengaturan blok makam;
4. d.penyediaan fasilitas pelengkap tempat Pemakaman; dan
5. e.pemeliharaan lingkungan Makam.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penataan lahan tempat Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 10

(1)Lokasi TPU dan TPBU harus berada dalam 1 (satu) hamparan sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah atau sesuai dengan hasil kajian.
(2)Persyaratan lokasi TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
6. f.bebas dari banjir.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) lokasi TPU dan TPBU harus memiliki:
1. a.akses jalan masuk yang mudah dan memadai;
2. b.kemiringan muka tanah tempat Pemakaman tidak lebih dari 8% (delapan per seratus);
3. c.lahan terbebaskan dari tanaman keras;
4. d.alat angkutan yang sesuai dengan kebutuhan seperti yang disyaratkan oleh tim verifikasi;
5. e.batas atau patok lahan yang jelas dan permanen; dan
6. f.tanda tanda masuk dan atau papan nama lahan Pemakaman.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2012