DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

Terdiri dari 2 pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terkait dengan harmonisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15), diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah, tipe A;
b.Sekretariat DPRD, tipe A;
c.Inspektorat Daerah, tipe A;
d.Dinas tipe A, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. 2.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Ketenagakerjaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 11.Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;
14. 14.Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. 15.Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. 16.Dinas Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
e.Dinas tipe B, terdiri atas:
1. 1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. 2.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan usaha mikro;
3. 3.Dinas Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
f.Dinas tipe C, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran
g.Badan Daerah Tipe A, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
h.Badan Daerah Tipe B, terdiri atas:
1. 1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana.
i.Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri atas:
1. 1.RSUD Laswi, Kelas B;
2. 2.RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas C;
3. 3.RSUD Raden Dewi Sartika, Kelas C.
j.Kecamatan Tipe A, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Arjasari;
2. 2.Kecamatan Baleendah
3. 3.Kecamatan Banjaran;
4. 4.Kecamatan Bojongsoang;
5. 5.Kecamatan Cangkuang;
6. 6.Kecamatan Cicalengka;
7. 7.Kecamatan Cikancung;
8. 8.Kecamatan Cilengkrang;
9. 9.Kecamatan Cileunyi;
10. 10.Kecamatan Cimaung;
11. 11.Kecamatan Cimenyan;
12. 12.Kecamatan Ciparay;
13. 13.Kecamatan Ciwidey;
14. 14.Kecamatan Dayeuhkolot;
15. 15.Kecamatan Ibun;
16. 16.Kecamatan Katapang;
17. 17.Kecamatan Kertasari;
18. 18.Kecamatan Kutawaringin;
19. 19.Kecamatan Majalaya;
20. 20.Kecamatan Margaasih;
21. 21.Kecamatan Margahayu;
22. 22.Kecamatan Nagreg;
23. 23.Kecamatan Pacet;
24. 24.Kecamatan Pameungpeuk;
25. 25.Kecamatan Pangalengan;
26. 26.Kecamatan Paseh;
27. 27.Kecamatan Pasirjambu;
28. 28.Kecamatan Rancabali;
29. 29.Kecamatan Rancaekek;
30. 30.Kecamatan Solokanjeruk; dan
31. 31.Kecamatan Soreang.
32. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Pasal 11 dihapus.
4.Pasal 15 dihapus.
5.Pasal 16 dihapus.
6.Pasal 17 dihapus.
7.Pasal 18 dihapus. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, menggunakan nama Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sebagai berikut:

a.RSUD Laswi menggunakan nama RSUD Majalaya;
b.RSUD Oto Iskandar Di Nata menggunakan nama RSUD Soreang; dan
c.RSUD Raden Dewi Sartika menggunakan nama RSUD Cicalengka.
1. 2.Penggunaan nama Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan perizinan rumah sakit selesai.
2. 3.Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi sebagai akibat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
3. 4.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. 5.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 10 November 2021 BUPATI BANDUNG, ttd M. DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 10 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (8/224/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu adanya evaluasi kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terkait dengan harmonisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 8

Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka 6 Cukup Jelas Angka 7 Cukup Jelas Pasal II Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 66

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terkait dengan harmonisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15), diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah, tipe A;
b.Sekretariat DPRD, tipe A;
c.Inspektorat Daerah, tipe A;
d.Dinas tipe A, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. 2.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Ketenagakerjaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 11.Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;
14. 14.Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. 15.Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. 16.Dinas Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
e.Dinas tipe B, terdiri atas:
1. 1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. 2.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan usaha mikro;
3. 3.Dinas Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
f.Dinas tipe C, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran
g.Badan Daerah Tipe A, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
h.Badan Daerah Tipe B, terdiri atas:
1. 1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana.
i.Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri atas:
1. 1.RSUD Laswi, Kelas B;
2. 2.RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas C;
3. 3.RSUD Raden Dewi Sartika, Kelas C.
j.Kecamatan Tipe A, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Arjasari;
2. 2.Kecamatan Baleendah
3. 3.Kecamatan Banjaran;
4. 4.Kecamatan Bojongsoang;
5. 5.Kecamatan Cangkuang;
6. 6.Kecamatan Cicalengka;
7. 7.Kecamatan Cikancung;
8. 8.Kecamatan Cilengkrang;
9. 9.Kecamatan Cileunyi;
10. 10.Kecamatan Cimaung;
11. 11.Kecamatan Cimenyan;
12. 12.Kecamatan Ciparay;
13. 13.Kecamatan Ciwidey;
14. 14.Kecamatan Dayeuhkolot;
15. 15.Kecamatan Ibun;
16. 16.Kecamatan Katapang;
17. 17.Kecamatan Kertasari;
18. 18.Kecamatan Kutawaringin;
19. 19.Kecamatan Majalaya;
20. 20.Kecamatan Margaasih;
21. 21.Kecamatan Margahayu;
22. 22.Kecamatan Nagreg;
23. 23.Kecamatan Pacet;
24. 24.Kecamatan Pameungpeuk;
25. 25.Kecamatan Pangalengan;
26. 26.Kecamatan Paseh;
27. 27.Kecamatan Pasirjambu;
28. 28.Kecamatan Rancabali;
29. 29.Kecamatan Rancaekek;
30. 30.Kecamatan Solokanjeruk; dan
31. 31.Kecamatan Soreang.
32. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

3.Pasal 11 dihapus.
4.Pasal 15 dihapus.
5.Pasal 16 dihapus.
6.Pasal 17 dihapus.
7.Pasal 18 dihapus. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, menggunakan nama Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sebagai berikut:

a.RSUD Laswi menggunakan nama RSUD Majalaya;
b.RSUD Oto Iskandar Di Nata menggunakan nama RSUD Soreang; dan
c.RSUD Raden Dewi Sartika menggunakan nama RSUD Cicalengka.
1. 2.Penggunaan nama Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan perizinan rumah sakit selesai.
2. 3.Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi sebagai akibat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
3. 4.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. 5.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 10 November 2021 BUPATI BANDUNG, ttd M. DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 10 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (8/224/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu adanya evaluasi kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terkait dengan harmonisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Cukup Jelas Angka 2