DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp5.928.432.484.321 (lima triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp5.311.111.764.911
2. b.Belanja Daerah Rp5.928.432.484.321 Defisit/Surplus Rp(617.320.719.410)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp617.320.719.410
  2. 2.Pengeluaran Rp0 Pembiayaan Netto Rp617.320.719.410 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5.311.111.764.911 (lima triliun tiga ratus sebelas miliar seratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.408.604.603.939 (satu triliun empat ratus delapan miliar enam ratus empat juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp802.056.230.480 (delapan ratus dua miliar lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.047.857.343 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.112.499.153 (sembilan puluh delapan miliar seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
(5)lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.388.016.963 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.872.507.160.972 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.222.465.762.000 (tiga triliun dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.041.398.972 (enam ratus lima puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.928.432.484.321 (lima triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp4.293.571.503.048 (empat triliun dua ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.261.721.556.705 (dua triliun dua ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.606.895.200.423 (satu triliun enam ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.454.030.000 (empat miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp380.910.631.620 (tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.590.084.300 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp754.367.349.525 (tujuh ratus lima puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp69.477.265.952 (enam puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.508.330.925 (seratus tujuh puluh empat milyar lima ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.900.611.832 (dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp243.674.081.616 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp807.059.200 (delapan ratus tujuh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp73.000.000.000 (tujuh puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp807.493.631.748 (delapan ratus tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.945.638.448 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp720.547.993.300 (tujuh ratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…