DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan darah, perencanaa, jenis dan pengelolaan, pengembangan perpustakaan, saran dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, pembudayaan kegemaran, kelembagaan, kerjasama kemitraan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, pendaan perpustakaan, penghargaan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, merupakan wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya Daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pmbentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 5
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 6
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 109). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 7

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan,pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan 8
7.Perpustakaan Kabupaten Bandung adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina , perpustakaan rujukan , perpustakaan penelitian , dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Bandung.
8.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10.Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang selanjutnya disebut Perpustakaan Perguruan Tinggi yang merupakan bagian integral dari kegiatan 9 pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
11.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
14.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai 10 pendidikan, pengetahuan, informasi, konsultasi, ekonomi, memori manusia, sejarah, dokumentasi, sosial, budaya, dan nilai keadilan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15.Koleksi Daerah adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri yang menjadi milik perpustakaan Daerah.
16.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau melalui pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk 11 melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
18.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.
19.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
20.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
21.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan 12 ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
22.Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.penetapan kebijakan Daerah, terdiri atas : 13
  1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
  2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
  3. 3.pengembangan sumberdaya manusia;
  4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
  5. 5.pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
2. b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
  1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
  2. 2.pengembangan sumberdaya manusia;
  3. 3.pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
  4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
  5. 5.pembudayaan kegemaran membaca. 14
3. c.penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
4. d.pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi yang ada di daerah;
5. e.koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
6. f.penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;
7. g.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
8. h.penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 15
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam :

a.mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; 16
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, serta menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di Daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
(2)Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 17

BAB IV

JENIS DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Jenis perpustakaan, meliputi :

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
c.Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
d.Perpustakaan Khusus.

Pasal 6

(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan masyarakat. 18
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Perpustakaan Umum harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
(5)Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap. 19

Pasal 7

Berdasarkan kepemilikan, Perpustakaan Umum terbagi atas:

a.Perpustakaan Daerah;
b.Perpustakaan Kecamatan;
c.Perpustakaan Desa;
d.Perpustakaan Masyarakat;

Pasal 8

(1)Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai ;
1. a.Pembina;
2. b.Rujukan;
3. c.Depositori dan Repositori;
4. d.Penelitian;
5. e.Pelestarian; dan
6. f.Pusat sumber belajar masyarakat di Daerah. 20
(2)Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
1. a.penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan;
2. b.sumberdaya manusia bidang perpustakaan ;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan perpustakaan;
5. e.kelembagaan perpustakaan;
6. f.organisasi profesi perpustakaan;
7. g.organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
8. h.layanan perpustakaan;
9. i.kerjasama perpustakaan; 21
10. j.jaringan perpustakaan;
11. k.sistem informasi perpustakaan
12. l.pembudayaan kegemaran membaca;
13. m.pendidikan literasi informasi;
14. n.peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
15. o.pelestarian bahan perpustakaan;
16. p.preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
17. q.kajian perpustakaan; dan
18. r.monitoring dan evaluasi perpustakaan.
(3)Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
1. a.penyediaan sarana temu balik informasi; 22
2. b.penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
3. c.menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
(4)Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Depositori dan Repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan kegiatan :
1. a.penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
2. b.pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di Daerah dan mengenai Daerah dan Provinsi Jawa Barat;
3. c.pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
4. d.pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, 23 Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
6. f.penghimpunan koleksi mengenai Daerah dan Provinsi Jawa Barat;
7. g.pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
8. h.pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
9. i.penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam. 24
(5)Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
(6)Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi :
1. a.penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
2. b.pelaksanaan serah- simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah; dan
3. c.pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah. 25
(7)Perpustakaan Daerah harus memenuhi jumlah bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

Pasal 9

(1)Untuk melayani masyarakat yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap, Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling.
(2)Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 26 berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
(4)Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan 27 Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
(5)Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…