DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten; rencana struktur ruang wilayah Kabupaten; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; kelembagaan; serta hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3419);
3.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3888); 4
4.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4444);
8.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4739);
10.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4849);
11.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);
13.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan BUPATI BANGGAI KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016 – 2036.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah Menteri yang membidangi penataan ruang.
3.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam kooordinasi penataan ruang.
9.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 6
12.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
21.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
23.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
24.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27.Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditujukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria 7 tertentu seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
28.Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara integrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyakat pada suatu wilayah.
29.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem.
30.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
31.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32.Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
33.Kawasan peruntukan pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP, adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum; eksplorasi; operasi-produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
34.Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
35.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
36.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL,adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
37.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK,adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
38.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
39.Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
40.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.
41.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 8
42.Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
43.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
44.Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
45.Hak Pengusahaan Perairan Pesisir selanjutnya disingkat HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
46.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
47.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
48.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

(1)Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas wilayah daratan kurang lebih 2.488,79 km²;
(2)Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana ayat (1) diatas juga mencakup wilayah pesisir, wilayah laut, dan wilayahperairan lainnya, serta wilayah udara.
(3)Batas-batas wilayah, meliputi :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut ;
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.
(4)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kecamatan Totikum;
2. b.Kecamatan Bulagi;
3. c.Kecamatan Buko;
4. d.Kecamatan Tinangkung;
5. e.Kecamatan Liang;
6. f.Kecamatan Tinangkung Selatan;
7. g.Kecamatan Peling Tengah;
8. h.Kecamatan Totikum Selatan;
9. i.Kecamatan Bulagi Selatan;
10. j.Kecamatan Buko Selatan; 9
11. k.Kecamatan Bulagi Utara;
12. l.Kecamatan Tinangkung Utara
(5)Ruang lingkup substansi meliputi:
1. a.tujuan;
2. b.kebijakan dan strategi penataan ruang;
3. c.rencana struktur ruang;
4. d.rencana pola ruang;
5. e.penetapan kawasan strategis;
6. f.arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang produktif, merata dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam yang berbasis pengembangan Minapolitan.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri atas :

a.peningkatan pendapatan hasil usaha kelautan;
b.peningkatan aksesbilitas pemasaran produksi kelautan;
c.pengembangan obyek wisata bahari dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
d.peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah mendukung kawasan minapolitan;
e.penataan wilayah laut dan pesisir yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan;
f.pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sentra produksi;dan
g.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

(1)Strategi peningkatan pendapatan hasil usaha kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
1. a.menjamin ketersediaan informasi kelautan;
2. b.meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan tangkap;
3. c.meningkatkan pembinaan usaha produksi perikanan berorientasi pasar;
4. d.mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga; 10
5. e.mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayan tradisional dengan pola kemitraan;
6. f.mengembangkan industri pariwisata kelautan;
7. g.mengembangkan industri pengolahan hasil kelautan;
8. h.mengembangkan sistem perkreditan usaha perikanan yang sederhana;
9. i.mempertahankan dan meningkatkan kawasan konservasi;
10. j.mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil; dan
11. k.Mengembangkan prasarana pendukung usaha kelautan.
(2)Strategi Peningkatan aksesbilitas pemasaran produksi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
1. a.mengembangkan kawasan industri kelautan;
2. b.mengembangkan pasar hasil industri kelautan;
3. c.mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas kelautan; dan
4. d.meningkatkan produksi perkebunan sebagai penghasil bahan bakar nabati guna mendukung kegiatan industri kelautan.
(3)Strategi pengembangan obyek wisata bahari dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
1. a.memperbaiki, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pariwisata;
2. b.menjamin ketersediaan informasi pariwisata;
3. c.mempromosikan dan memberi insentif bagi investor pariwisata;
4. d.mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat;
5. e.menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan;
6. b.mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan; dan
7. c.mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi budaya.
(4)Strategi Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana mendukung kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
1. a.mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi antar pulau yang berbasis penggunaan bahan bakar nabati;
2. b.mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah antar dan intra kepulauan;
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan; dan
4. d.mengembangkan jaringan energi dengan memanfaatkan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan.
(5)Strategi penataan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
1. a.meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk, penataan dan penegakan hukum;
2. b.memberdayakan LSM/Perguruan tinggi/lembaga pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; 11
3. c.menyiapkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat mitigasi bencana;
4. d.mengoptimalisasi pelestarian kawasan wilayah pesisir serta pengembangan pola pemasaran perikanan yang terintegral dengan kegiatanekonomi lainnya; dan
5. e.mengoptimalisasi pemanfaatan perairan laut kabupaten bagi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya maupun sektor non perikanan lainnya yang berbasis masyarakat.
(5)Strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sentra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :
1. a.menetapkan Bulagi, Tinangkung Selatan dan Totikum sebagai pusat pertumbuhan baru;
2. b.mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kawasan pusat pertumbuhan baru;
3. c.mendorong pengembangan industri yang mengolah hasil perkebunan dan pertanian guna mendukung pengembangan minapolitan;
4. d.mendorong pengembangan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran; dan
5. e.menyiapkan kelembagaan pengelolaan kawasan.
(6)Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas :
1. a.mendukung penentapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannnya;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan budidaya terbangun; dan
4. d.menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

(1)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :
1. a.pusat-pusat kegiatan;
2. b.sistem jaringan prasarana utama; dan
3. c.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
1. a.PKL;
2. b.PPK; dan
3. c.PPL.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Salakan
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.Bulagi Satu di Kecamatan Bulagi;
2. b.Tataba di Kecamatan Buko;
3. c.Tatakalai di Kecamatan Tinangkung Utara;
4. d.Mansamat A di Kecamatan Tinangkung Selatan;
5. e.Patukuki di Kecamatan Peling Tengah; dan
6. f.Sambiut di Kecamatan Totikum.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
1. a.Labasiano dan Malanggong di Kecamatan Buko;
2. b.Lumbi-lumbia, Palapat dan Buko di Kecamatan Buko Selatan;
3. c.Ambelang di Kecamatan Tinangkung;
4. d.Ponding-Ponding di Kecamatan Tinangkung Utara;
5. e.Tinangkung di Kecamatan Tinangkung Selatan;
6. f.Peling Seasa di Kecamatan Bulagi;
7. g.Sabang di Kecamatan Bulagi Utara;
8. h.Lolantang di Kecamatan Bulagi Selatan;
9. i.Kolak di Kecamatan Peling Tengah;
10. j.Liang, Bajo dan Saleati di Kecamatan Liang;
11. k.Abason di Kecamatan Totikum; dan
12. l.Kalumbatan di Kecamatan Totikum Selatan.

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a.Sistem jaringan transportasi darat;
b.Sistem jaringan transportasi laut; dan
c.Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 9

(1)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf a, terdiri atas :
1. a.Jaringan jalan;
2. b.Jaringan prasarana lalu lintas; dan
3. c.Jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
(2)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, terdiri atasjaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, Jaringan jalan Lokal danjaringan jalan arteri primer; 13
(3)Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2, terdiri atas :
1. a.terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Salakan.
2. b.sub terminal penumpang terdapat di: 1) Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan; 2) Bulagi di Kecamatan Bulagi; dan 3) Sambiut di Kecamatan Totikum;
(4)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalamLampiranIII,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) huruf c, berupa Lintas penyeberangan, terdiri atas:
1. a.lintas penyeberangan provinsi;
2. b.lintas penyeberangan kabupaten;
3. c.lintas penyeberangan antar pulau intra kabupaten; dan
4. d.pelabuhan penyeberangan antar pulau.
(2)Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…