Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengemban mandat fundamental untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam visi "Banggai Kepulauan Bangkit". Lembaga ini berperan krusial sebagai penggerak pembangunan daerah, mengelola sumber daya, dan merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warganya. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penyusunan produk hukum daerah, pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta program pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga fokus pada reformasi birokrasi dan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki mandat utama untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam visi "Banggai Kepulauan Bangkit". Mandat ini menunjukkan signifikansi pentingnya lembaga negara ini sebagai penggerak pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Banggai Kepulauan.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah bertanggung jawab dalam penyusunan produk hukum daerah. Aspek pelayanan meliputi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta reformasi birokrasi melalui transformasi digital.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 8 Program Unggulan yang disebut "Bangkep Berkah" sebagai intervensi strategis. Program-program ini mencakup bantuan perumahan, pendidikan gratis, Universal Health Coverage, peningkatan infrastruktur, insentif keagamaan, peningkatan kesejahteraan ASN, peningkatan Alokasi Dana Desa, dan pembangunan Smart Village.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkontribusi pada isu nasional melalui beberapa programnya. Pencegahan dan penurunan stunting secara langsung mendukung agenda nasional dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak. Peningkatan akses pendidikan gratis dan Universal Health Coverage juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam pemerataan akses layanan dasar.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk berbagai keperluan, antara lain mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Selain itu, warga dapat mengajukan bantuan kesejahteraan sosial dan melaporkan kebutuhan terkait infrastruktur. Lembaga ini juga berperan dalam sosialisasi hukum dan pengelolaan pemerintahan desa.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memegang peran sentral dalam pembangunan daerah melalui visi yang ambisius untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Program-program strategis menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kontribusinya terhadap isu-isu nasional menegaskan relevansinya dalam konteks pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kedudukan dan ruang lingkup; tugas dan kewenangan pemerintah daerah; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; peran serta masyarakat; sistem informasi lingkungan hidup; pembiayaan; dan pembinaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana terdapat perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 serta Pasal 4 ayat (4), penambahan/penyisipan ketentuan Pasal 4A yang mengatur tentang besaran harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang dijelaskan dalam beberapa Bab meliputi Ketentuan Umum; Penyusunan Propemperda; Pembahasan dan Penetapan; Rancangan Perda Di Luar Propemperda; Pengelolaan Propemperda; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: hak desa untuk melakukan pungutan Desa; hak desa untuk melakukan pinjaman; kewajiban desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; kewajiban desa membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan desa; pengeluaran desa; pembiayaan desa; kekayaan desa yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUM Desa; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 mengaenai tarif Pajak Hotel dan penyisipan 2 Pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur klasifikasi dan besarnya tarif Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pendirian; tempat kedudukan; ruang lingkup kegiatan usaha dan bidang usaha; modal dan saham; organ; direksi; dewan komisaris; kewajiban dan larangan anggota direksi dan dewan komisaris; kepegawaian; tahun buku, rencana kerja, dan anggaran; laporan perhitungan tahunan; penetapan dan penggunaan laba bersih hasil perusahaan; penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; pengawasan; pembubaran dan likuidasi; serta anggaran dasar PT Trikora Salakan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; penyelenggaraan urusan; serta urusan pemerintahan sisa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.