DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 186

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala desa; panitia pemilihan kabupaten; pelaksanaan pemilihan kepala desa; sengketa pemilihan kepala desa; pencalonan kepala desa, perangkat desa, BPD dan PNS, TNI/Polri sebagai Calon Kepala Desa; sanksi bakal calon, calon kepala desa, panitia pemilihan dan pemilih; pembiayaan pemilihan kepala desa; pelantikan kepala desa; masa jabatan kepala desa; pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa; penyidikan kepala desa; pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ~3~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ~4~
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan BUPATI BANGGAI KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PEMILIHAN, PELANTIKAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. ~5~
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa.
17.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar DPS.
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22.Visi adalah harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
23.Misi adalah program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
24.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. ~6~

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dalam 2 (dua) gelombang di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan pertimbangan :
1. a.Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.Kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa dalam 2 (dua) gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Sekretaris Desa.
(3)Pengecualian terhadap Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa dalam hal mengundangkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan dan Peraturan Kepala Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
(4)Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Penunjukan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Dasar Pengusulan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari usulan dari Camat ~7~ setempat.
(3)Tata Cara Pengusulan dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam hal Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mengalami keterlambatan dalam penetapannya, Camat wajib menerbitkan Surat Tugas atau Rekomendasi mengangkatan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS Kantor Camat setempat.
(2)Surat Tugas atau Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dengan sendirinya setelah adanya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 8

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelengga- rakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
2. b.Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilhan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
7. g.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
8. h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(3)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Umum ~8~

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.Persiapan;
b.Pencalonan;
c.Pemungutan Suara; dan
d.Penetapan.

Pasal 10

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
b.Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
c.Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
d.Perencanaan biaya pemeilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat; dan
e.Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks186PDFHirarki

Memuat teks peraturan…