DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; penyelenggaraan urusan; serta urusan pemerintahan sisa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan BUPATI BANGGAI KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
7.Urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah.
8.Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertugas membantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
14.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten.
17.Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kabupaten di Kecamatan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

Pasal 4

(1)Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
(2)Rincian seluruh bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam:

a.penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
b.penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan, kebutuhan dan potensi daerah;
c.perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
d.perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
e.penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 6

(1)Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga perangkat daerah wajib melaporkan setiap tahapan proses kepada Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 7

(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(2)Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten diselenggarakan :
1. a.sendiri oleh Pemerintah Kabupaten;
2. b.Kecamatan atau penugasan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi daerah; atau
3. c.Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2)Penugasan oleh pemerintah Kpabupaten kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten selain melaksanakan urusan konkuren, juga melaksanakan tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Pasal 10

(1)Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkompimda, dan Forkompimcam.
(2)Forkompimda dan Forkompimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati untuk Kabupaten dan oleh Camat untuk Kecamatan.
(3)Anggota Forkopimda terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
(4)Anggota Forkompimcam terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
(5)Forkopimda dan Forkompimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

(1)Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah, yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
(2)Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…