DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Pembentukan Unit Layanan Pengadaan, Staf Ahli, Kepegawaian, Perubahan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banggai.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI DAN 2 BUPATI BANGGAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
3.Bupati adalah Bupati Banggai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Banggai.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah;
f.Kecamatan. 3

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan mempunyai urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
b.Dinas Pariwisata mempunyai urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
c.Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
d.Dinas Kesehatan mempunyai urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
e.Dinas Sosial mempunyai urusan pemerintahan bidang Sosial;
f.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
j.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
k.Dinas Perdagangan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang ESDM;
l.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
m.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
n.Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai urusan Pemerintahan bidang Komunikasi Infomatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan Pemerintahan bidang Statistik;
o.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
p.Dinas Perhubungan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perhubungan; 4
q.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
r.Dinas Lingkungan Hidup mempunyai urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
s.Dinas Ketahanan Pangan mempunyai urusan pemerintahan bidang Pangan;
t.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
v.Dinas Perikanan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
w.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;

Pasal 4

Badan-badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :

a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Keuangan Daerah;
c.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Keuangan Daerah;
d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 5

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

a.Kecamatan Luwuk;
b.Kecamatan Bunta;
c.Kecamatan Kintom;
d.Kecamatan Pagimana;
e.Kecamatan Batui;
f.Kecamatan Balantak;
g.Kecamatan Lamala;
h.Kecamatan Bualemo;
i.Kecamatan Masama;
j.Kecamatan Toili;
k.Kecamatan Luwuk Timur;
l.Kecamatan Toili Barat; 5
m.Kecamatan Balantak Selatan;
n.Kecamatan Luwuk Selatan;
o.Kecamatan Luwuk Utara;
p.Kecamatan Batui Selatan;
q.Kecamatan Nuhon;
r.Kecamatan Moilong;
s.Kecamatan Simpang Raya;
t.Kecamatan Lobu;
u.Kecamatan Mantoh;
v.Kecamatan Balantak Utara; dan
w.Kecamatan Nambo;

Pasal 6

(1)Besaran dan susunan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
(2)Besaran dan susunan Sekretaiat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
(3)Besaran dan susunan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
(4)Besaran dan susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
1. a.Dinas Pendidikan Tipe A;
2. b.Dinas Pariwisata Tipe A;
3. c.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
4. d.Dinas Kesehatan Tipe A;
5. e.Dinas Sosial Tipe A;
6. f.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
8. h.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
9. i.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A;
10. j.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
11. k.Dinas Perdagangan Tipe A;
12. l.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B;
13. m.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
15. o.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe A;
16. p.Dinas Perhubungan Tipe B;
17. q.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
18. r.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
19. s.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
20. t.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A;
21. u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A;
22. v.Dinas Perikanan Tipe B;
23. w.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A. 6
(5)Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
3. c.Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A;
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, besaran dan susunan organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
1. a.Kecamatan Luwuk Tipe A;
2. b.Kecamatan Bunta Tipe A;
3. c.Kecamatan Kintom Tipe A;
4. d.Kecamatan Pagimana Tipe A;
5. e.Kecamatan Batui Tipe A;
6. f.Kecamatan Balantak Tipe A;
7. g.Kecamatan Lamala Tipe A;
8. h.Kecamatan Bualemo Tipe A;
9. i.Kecamatan Masama Tipe A;
10. j.Kecamatan Toili Tipe A;
11. k.Kecamatan Luwuk Timur Tipe A;
12. l.Kecamatan Toili Barat Tipe A;
13. m.Kecamatan Balantak Selatan Tipe A ;
14. n.Kecamatan Luwuk Selatan Tipe A;
15. o.Kecamatan Luwuk Utara Tipe A;
16. p.Kecamatan Batui Selatan Tipe A;
17. q.Kecamatan Nuhon Tipe A;
18. r.Kecamatan Moilong Tipe A;
19. s.Kecamatan Simpang Raya Tipe A;
20. t.Kecamatan Lobu Tipe A;
21. u.Kecamatan Mantoh Tipe A;
22. v.Kecamatan Balantak Utara Tipe A; dan
23. w.Kecamatan Nambo Tipe A;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 7

Pasal 9

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdapat UPT Dinas dibidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat UPT Dinas dibidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…