DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 339

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselonering Perangkat Daerah, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya penghapusan, penggabungan dan penambahan perangkat daerah dalam rangka penajaman, peningkatan kinerja dan efektivitas pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai guna peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI dan BUPATI BANGGAI 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.
4.Bupati adalah Bupati Banggai.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
7.Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Banggai.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Banggai.
9.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
11.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten Banggai.
12.Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
13.Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
14.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
15.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 4
16.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
17.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan.
18.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
19.Korps Pegawai Republik Indonesia di singkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. 4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. 6.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum;
8. 8.Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. 10.Dinas Pertanian;
11. 11.Dinas Peternakan;
12. 12.Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. 13.Dinas Kehutanan;
14. 14.Dinas Perkebunan;
15. 15.Dinas Pendapatan;
16. 16.Dinas Pertambangan dan Energi;
17. 17.Dinas Sosial; dan
18. 18.Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah. 5
d.Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
1. 1.Inspektorat;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. 3.Badan Ketahanan Pangan;
4. 4.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
5. 5.Badan Kepegawaian Daerah;
6. 6.Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
7. 7.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. 9.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. 10.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
11. 11.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
12. 12.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
13. 13.Kantor Pemuda dan Olah Raga.
e.Kecamatan;
f.Kelurahan; dan
g.Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. 2.Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
3. 3.Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. 5.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
d.Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri Atas :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten, meliputi:
  1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  2. 2.Asisten Perekonomian & Pembangunan; dan
  3. 3.Asisten Administrasi Umum.
3. c.Bagian, meliputi:
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
  2. 2.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
  3. 3.Bagian Administrasi Pertanahan;
  4. 4.Bagian Administrasi Pembangunan;
  5. 5.Bagian Administrasi Perekonomian;
  6. 6.Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
  7. 7.Bagian Umum;
  8. 8.Bagian Organisasi;
  9. 9.Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
  10. 10.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang membawahinya.

Pasal 8

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian meliputi:
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
  3. 3.Sub Bagian Kerjasama.
2. b.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  2. 2.Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keagamaan.
3. c.Bagian Administrasi Pertanahan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Penggunaan Tanah;
  2. 2.Sub Bagian Perizinan dan Pengadaan Tanah; dan
  3. 3.Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah. 7
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian meliputi:
1. a.Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian; dan
  3. 3.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. b.Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Produksi Barang dan Jasa;
  2. 2.Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan; dan
  3. 3.Sub Bagian Sarana Perekonomian.
3. c.Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
  2. 2.Sub Bagian Kelautan dan Perikanan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian.
(3)Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
1. a.Bagian Umum, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha Pimpinan;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. b.Bagian Organisasi, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
  2. 2.Sub Bagian Kelembagaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Tata Laksana.
3. c.Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Perundang-Undangan;
  2. 2.Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. d.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Pemberitaaan, Dokumentasi dan Pelayanan Informasi;
  2. 2.Sub Bagian Protokol; dan
  3. 3.Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang Staf Ahli, terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
3. c.Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. d.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
5. e.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(4)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(5)Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
(6)Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Staf Administrasi. 8

Isi peraturan

Teks339PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008