DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Klasifikasi Minuman Beralkohol, Kewenangan, Pengendalian Peredaran, Minuman Berlakohol Tradisional (MBT), Pengendalian dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakata, Larangan, Sanksi Administratif, Sanksi Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M_DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka Daerah diberi kewenangan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol; 2
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
7.Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
9.Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
11.Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat. 5
12.Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.
13.Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
14.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
15.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
16.Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
17.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
18.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
19.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman Beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. 6
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(3)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3

Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Gubernur.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Bupati berwenang :

a.melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal;
b.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB; 7
c.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
d.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional;
e.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

BAB IV

PENGENDALIAN PEREDARAN

Pasal 5

(1)Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
1. a.hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar;
2. b.toko bebas bea; dan
3. c.tempat tertentu selain huruf a dan huruf b yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dan memiliki radius minimal 2000 meter dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
(3)Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer di Toko Bebas Bea (TBB). 8
(5)Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal 6

Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 7

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 8

(1)TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:
1. a.orang yang bepergian ke luar negeri; atau
2. b.penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
(2)Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan paspor dan tanda bukti penumpang (boarding pass) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)TBB yang beralokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:
1. a.anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik; 9
2. b.pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
3. c.turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
(4)Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan paspor dan/atau kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pengusaha TBB wajib memfotokopi paspor dan/atau kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 9

Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Pasal 10

Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2008