DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Nomor: 74
Tahun: 2013
Ditetapkan: 6 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3.Peraturan ...
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Pasal ...

Pasal 2

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

Pasal 3

(1)Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya. Pasal ...

Pasal 4

(1)Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(2)Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3)Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
(4)Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 5

(1)Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
(2)Standar mutu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(3)Standar ...
(3)Standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 6

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 7

(1)Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
1. a.hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang kepariwisataan;
2. b.toko bebas bea; dan
3. c.tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2)Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
(3)Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
(4)Dengan ...
(4)Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
(5)Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal 8

Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (25)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (25)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2016