(1)Perhitungan retribusi dirumuskan dengan formula sebagai berikut:
Retribusi (R) = Indeks LM + Indeks PM + Indeks KM x 3
(2)Nilai indeks masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.berdasarkan komponen lokasi menara (LM) yaitu :
No JENIS LOKASI/KAWASAN NILAI INDEKS
1.Kawasanpertanian/persawahan/kehutanan /pertambangan 1,00
2.Kawasan permukiman perkotaan 2,00 Koefisen jarak tempuh x tarif retribusi x frekuensi 4
3.Kawasan permukiman perdesaan 1,50
4.Kawasan perkantoran/perdagangan 2,00
5.Kawasan bandara/pelabuhan/industry/pariwisata /purbakala 2,00
b.berdasarkan komponen penggunaan menara (PM) yaitu :
No. PENGGUNAAN NILAI INDEKS 1. 1 (satu) operator telekomunikasi 2,00 2. 2 (dua) operator telekomunikasi 1,80 3. 3 (tiga) operator telekomunikasi 1,50 4. >3 operator telekomunikasi 1,00
c.berdasarkan komponen ketinggian menara (KM) yaitu :
No. KETINGGIAN NILAI INDEKS
1.7 m s.d 15m 1,00
2.16 m s.d 25 m 1,20
3.26 m s.d 40 m 1,40
4.41 m s.d. 60 m 1,60
5.61 m s.d 70 m 1,80
6.71 m s.d 90 m 2,00
7.>90 m 2,50
(3)Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- yang dihitung berdasarkan komponen honorarium, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.
(4)Koefisien jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
NO. JARAK KOEFISIEN
1.0 km s.d 5 km 1
2.6 km s.d 10 km 2
3.11 km s.d 20 km 3
4.21 km s.d 40 km 4
5.>40 km 5 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 10 November 2016 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 10 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI B NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.10/2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor: 46/PUU- XII/2014 Perihal penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu dilakukan revisi atas golongan Retribusi Jasa Umum untuk jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1