DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan, Penetapan Penyertaan Modal, Monitoring dan evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sebagai payung hukum dan dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan tertib asas hukum penyelesaian hutang perusahaan daerah air minum kepada pemerintah pusat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka kepada PDAM Tirta Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1992 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2011;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka di Kabupaten Bangka.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka. 4
8.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
9.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, serat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
11.Penyelesaian hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara non kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bangka adalah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Bangka kepada Pemerintah Pusat melalui skema hibah-penyertaan modal Daerah secara non kas dan legalisasi penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Bangka.
(2)Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah untuk melunasi seluruh hutang pokok dan non pokok PDAM Tirta Bangka kepada Pemerintah Pusat berdasarkan cut-off date 30 Juni 2015 sebesar Rp. 5.171.951.628,81 (lima milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan koma delapan puluh satu sen) yang dialokasikan dalam bentuk hibah-penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan PDAM Tirta Bangka.

BAB III

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Bangka secara non kas sebesar Rp. 5.171.952.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan penyelesaian hutang dan/atau pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara non kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
(3)Mekanisme dan teknis pelaksanaan penganggaran serta penggunaan penyertaan modal pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui hibah non kas. 5

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian hutang PDAM Tirta Bangka kepada Pemerintah Pusat secara non kas dan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang memahami secara profesional dan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan kebijakan Bupati lebih lanjut, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM Tirta Bangka.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, Gubernur dan Kementerian terkait.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 21 November 2016 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 21 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI D NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.11/2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…