DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Asas dan Tujuan dan Ruang Lingkup, Upaya Perlindungan, Garis Sempadan Sumber Air, Penempatan Garis Sempadan Sumber Air Baku, Pengelolaan Sempadan, Pengendalian Kualitas dan Pencemaran, Prinsip Penggunaan Air Baku, Peran Serta Masyarakat, Penetapan Lokasi Sumber Air Baku, Pembiayaan, Larangan, Pembianaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, maka sumber air baku yang terdapat di Kabupaten Bangka perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber air baku;
c.bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Bangka dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Perlindungan Sumber Air Baku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri C); 3
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA DAN BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Bangka yang bergerak di bidang usaha layanan penyediaan air bersih.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Sumber Air Baku adalah air permukaan, mata air, dan air tanah.
9.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10.Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
12.Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air. 4
13.Air Baku adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri.
14.Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
15.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16.Konservasi Sumber Air Baku adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17.Prasarana Sumber Air Baku adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber air baku, baik langsung maupun tidak langsung.
18.Pengelola Sumber Air Baku adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber air baku.
19.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
20.Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air baku.
21.Kawasan Sekitar Sumber Air Baku adalah kawasan di sekeliling sumber air baku yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air baku.
22.Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
23.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
24.Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
25.Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air baku yang dibatasi oleh garis sempadan.
26.Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27.Pejabat yang ditunjuk adalah kepala perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber air baku. 5

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sumber air baku dikelola berdasarkan asas :

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Perlindungan sumber air baku bertujuan untuk :

a.menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi sumber air baku;
b.memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup; dan
c.melindungi sumber air baku beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan sumber air baku meliputi :

a.upaya perlindungan;
b.garis sempadan sumber air;
c.pengendalian kualitas dan pencemaran;
d.prinsip penggunaan air;
e.peran serta masyarakat
f.lokasi penetapan sumber air baku;
g.pembiayaan;
h.larangan;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.penyelesaian sengketa. 6

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 5

(1)Sumber air baku yang dilindungi meliputi :
1. a.air sungai, air danau/waduk/kolong;
2. b.rawa;
3. c.air tanah; dan/atau
4. d.mata air.
(2)Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan di kawasan sekitar sumber air baku.
(3)Kawasan sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu kawasan yang meliputi area paling sedikit dengan jari-jari 300 (tiga ratus) meter di sekitar sumber air baku.

Pasal 6

(1)Dalam rangka perlindungan sumber air baku, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber air baku.
(2)Inventarisasi dan identifikasi sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menetapkan sumber air baku.
(3)Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyusun perencanaan pengelolaan sumber air baku yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Perlindungan sumber air baku dilakukan melalui upaya :
1. a.pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
2. b.pengendalian pemanfaatan sumber air baku;
3. c.pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku;
4. d.perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku;
5. e.pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
6. f.pengaturan daerah sempadan sumber air baku;
7. g.rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
8. h.pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
(5)Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
(6)Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan yang berada di sekitar sumber air baku.

Pasal 7

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam melaksanakan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal. 7

Pasal 8

(1)Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
(2)Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
(3)Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :
1. a.menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
2. b.menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
3. c.mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
4. d.menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dan; dan/atau
5. e.melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 9

(1)Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.
(2)Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zona pada sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. a.pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
2. b.pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
3. c.peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan sumber air baku melalui penatausahaan lahan; atau
4. d.pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air baku diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…