DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan sungailiat tahun 2014 – 2034. Penataan ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat ini berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030; acuan bagi kegiatan pemanfaatan uang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030; acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Pokok-pokok ketentuan peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Kedudukan, Tujuan, Fungsi dan Manfaat, Wilayah Perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat, Bagian Wilayah Perkotaan, Rencana Pola Ruang, Kawasan Zona Budi Daya, Rencana Jaringan Prasarana, Penetapan Sub Bagian Wilayah Perkotaan Yang Diprioritaskan Penanganannya, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Sarana Dan Prasarana Minimal, Perizinan, Insentif Dan Disinsentif, Arahan Sanksi, Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat, Peran Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menunjukkan bahwa setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;
c.bahwa untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang berdaya dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan Pemerintah Kabupaten Bangka telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030;

d.bahwa untuk membuat rencana yang lebih rinci dari rencana tata ruang yang ada dan sesuai Ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah pada huruf c, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten disusun untuk wilayah Kecamatan Sungailiat;
e.bahwa untuk memudahkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah perkotaan Sungailiat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. 3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 3
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
13. 14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri E);
14. 15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/ PRT/ M/ 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA Dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT TAHUN 2014 - 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7.Penataan Ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4
8.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana ruang.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
15.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan dan persil.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfataan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
17.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
18.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
19.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kabupaten atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang.
20.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang. 5
21.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22.Kawasan Perkotaan Sungailiat adalah wilayah administrasi Kecamatan Sungailiat dan hinterland-nya yang memiliki ciri dan fungsi wilayah perkotaan.
23.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
24.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
27.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
28.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
29.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
30.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang.
31.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
32.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
33.Koefesien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
34.Koefesien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 6
35.Koefesien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
36.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa, gas dan sebagainya.
37.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran atau sungai termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
39.Zona Khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan- peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI, MANFAAT

Pasal 2

Kedudukan RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana sektoral lainnya;
b.penyusunan rencana rinci tata ruang pada lokasi tertentu di Wilayah Pelayanan;
c.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
d.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
e.penataan ruang kawasan perkotaan;
f.perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/urusan;
g.perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah pelayanan. 7

Pasal 3

(1)Penataan ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat ini bertujuan untuk :
1. a.menjabarkan RTRW secara lebih terperinci untuk Wilayah Perkotaan Sungailiat.
2. b.mewujudkan Pola dan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan untuk mendukung investasi dan kesejahteraan masyarakat.
3. c.mewujudkan peraturan zonasi dan perizinan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan penataan BWP Kawasan Perkotaan Sungailiat adalah mewujudkan kawasan perkotaan sungailiat sebagai pusat perdagangan, jasa dan wisata bahari yang diiringi oleh keterpaduan pemanfaatan ruang lahan terbangun dan ruang terbuka hijau dalam harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara berkelanjutan

Pasal 4

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat ini berfungsi sebagai :

1.Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030;
2.Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030;
3.Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
4.Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
5.Acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 5

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat ini bermanfaat sebagai :

1.Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
2.Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
3.Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara keseluruhan;
4.Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP. 8

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT

Pasal 6

(1)Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat meliputi Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali yang terdiri dari Desa Karya Makmur dan sebagian Desa Air Ruai yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsi kawasan perkotaan.
(2)Luas Wilayah Perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih 13.892 Ha, meliputi:
1. a.Kelurahan Sinar Jaya Jelutung
2. b.Kelurahan Matras
3. c.Kelurahan Jelitik
4. d.Kelurahan Surya Timur
5. e.Kelurahan Lubuk Kelik
6. f.Kelurahan Bukit Betung
7. g.Kelurahan Sungailiat;
8. h.Kelurahan Parit Padang;
9. i.Kelurahan Kenanga;
10. j.Kelurahan Kuday;
11. k.Kelurahan Sinar Baru;
12. l.Kelurahan Sri Menanti;
13. m.Desa Rebo;
14. n.Desa Karya Makmur; dan
15. o.Desa Air Ruay.
(3)Batas-batas RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip;
2. b.Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
3. c.Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Merawang; dan
4. d.Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali.
(4)Desa Karya Makmur dan Desa Air Ruay dimasukkan kedalam lingkup wilayah perencanaan dikarenakan dalam 5 tahun terakhir luas area terbangun di kedua wilayah tersebut berkembang pesat untuk kawasan perumahan dan perdagangan sebagai imbas dari perkembangan pembangunan Kota Sungailiat.
(5)Wilayah perencanaan Desa Karya Makmur dan Desa Air Ruay dibatasi pada wilayah yang memiliki ciri perkotaan dan wilayah yang akan dikembangkan menjadi wilayah perkotaan.
(6)Lingkup wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 9

BAB IV

BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN

Pasal 7

(1)Lingkup perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat meliputi BWP Perkotaan Sungai Liat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
(2)BWP Perkotaan Sungailiat yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 6 Sub BWP
(3)Rencana Sub BWP meliputi Rencana Blok dan Rencana Zona.
(4)Pembagian Sub BWP di BWP Perkotaan Sungailiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 6 Sub BWP dan 12 Blok, terdiri atas:
1. a.Sub BWP I adalah Blok Industri;
2. b.Sub BWP II adalah Blok Nelayan;
3. c.Sub BWP III terdiri dari Blok Utara 1 dan Blok Utara 2;
4. d.Sub BWP IV terdiri dari Blok Barat 1, Blok Barat 2, Blok Pusat Kota 1 dan Blok Pusat Kota 2;
5. e.Sub BWP V terdiri dari Blok Timur 1 dan Blok Timur 2; dan
6. f.Sub BWP VI terdiri dari Blok Selatan 1 dan Blok Selatan 2.
(5)Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
1. a.Blok Industri di Kelurahan Jelitik terdiri dari Lingkungan Jelitik dan Lingkungan Rambak
2. b.Blok Nelayan di Kelurahan Sungailiat terdiri dari Lingkungan Nelayan 1, dan Nelayan 2
3. c.Blok Utara 1 di Kelurahan Kuday terdiri dari Lingkungan Parit 4, Kampung Pasir, Kuday Selatan, Matras, Batu Bedaun, Hakok. Kelurahanh Sinar Baru terdiri dari Lingkungan Sinar Baru. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung terdiri dari Lingkungan Sinar Jaya, Jelutung, Kuday Utara dan Ake
4. d.Blok Utara 2 di Kelurahan Kuday terdiri dari Lingkungan Kampung Pasir, Parit 4, dan Kuday Selatan. Kelurahan Matras terdiri dari Lingkungan Hakok, Jalan Laut, Batu Bedaun, dan Matras. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung terdiri dari Lingkungan Sinar Jaya, Jelutung, Kuday Utara, dan Ake
5. e.Blok Pusat Kota 1 di Desa Karya Makmur, Kelurahan Bukit Betung terdiri dari Lingkungan Komplek Pemda, dan Perumnas Pemda. Kelurahan Kenanga terdiri dari Lingkungan Parit Tujuh. Kelurahan Kuday terdiri dari Lingkungan Ahmad Yani, Kuday Selatan, dan Kampung Pasir. Kelurahan Lubuk Kelik terdiri dari Lingkungan Lubuk Kelik. Kelurahan Parit Padang terdiri dari Lingkungan Sudi Mampir, Air Merapin dan Parit Padang. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung terdiri dari Lingkungan Kuday Utara. Kelurahan Sri Menanti terdiri dari Lingkungan Sam Ratulangi, Cendrawasih, Sidodadi, Kampung Jawa, dan Sri Pemandang. Kelurahan Sungailiat terdiri dari lingkungan HOS Cokroaminoto, Senang hati, Muhidin, Parit Pekir, S Parman, dan Maria Goreti. Kelurahan Surya Timur terdiri dari lingkungan Tunas Kelapa, dan Surya Timur. 10
6. f.Blok Pusat Kota 2 di Kelurahan Parit Padang, terdiri dari Air Merapin. Kelurahan Sungailiat terdiri dari Lingkungan Parit Pekir, Maria Goreti, Air Kantung, dan S Parman. Kelurahan Sri Menanti terdiri dari Lingkungan Cendrawasih.
7. g.Blok Barat 1 di Desa Karya Makmur. Desa Air Ruay. Kelurahan Kuday terdiri dari Lingkungan Parit 4, Parit 7, dan Parit 1.
8. h.Blok Barat 2 di Desa Karya Makmur, Desa Air Ruay, Kelurahan Abukit Betung terdiri dari lingkungan Komplek Pemda. Kelurahan Kuday terdiri dari lingkungan Parit 1, 4 dan Kuday Selatan. Kelurahan Sinar Jaya Jelutung terdiri dari lingkungan Kuday Utara. Kelurahan Sri Menanti terdiri dari lingkungan Cendrawasih, Sri Menanti, Sri Pemandang, dan Sam Ratulangi.
9. i.Blok Timur 1 di Kelurahan Jelitik terdiri dari Lingkungan Jelitik, Rambak, Teluk Uber. Kelurahan Surya Timur terdiri dari Lingkungan Limbang Jaya dan Surya Timur.
10. j.Blok Timur 2 di Desa Rebo terdiri dari Dusun Rebo. Kelurahan Jelitik terdiri dari Lingkungan Rambak, dan Teluk Uber.Kelurahan Kenanga terdiri dari Lingkungan Kenanga Permai.
11. k.Blok Selatan 1 di Desa Rebo terdiri dari Dusun Rebo. Kelurahan Lubuk Kelik terdiri dari Lingkungan Lubuk Kelik. Kelurahan Kenanga terdiri dari Lingkungan Parit Tujuh, Air Kenanga, Kenanga Permai, dan Kenanga. Desa Rebo terdiri dari Dusun Rebo. Kelurahan Surya Timur terdiri dari Lingkungan Limbang Jaya dan Tunas Kelapa
12. l.Blok Selatan 2 di Desa Rebo terdiri dari Lingkungan Dusun Rebo Karang Panjang, dan Tanjung Ratu. Kelurahan Kenanga terdiri dari Lingkungan Air Kenanga, Kenanga Permai, dan Kenanga. Kelurahan Surya Timur terdiri dari Lingkungan Limbang jaya
(6)Pembagian Sub BWP dan Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Pasal 8

(1)Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat meliputi :
1. a.Zona lindung;
2. b.Zona budi daya.
(2)Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat digambarkan dalam peta skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :

a.Zona Perlindungan Setempat;
b.Zona Lindung Geologi; dan
c.Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota; 11

Pasal 10

(1)Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a meliputi :
1. a.Subzona sempadan sungai;
2. b.Subzona sempadan pantai di sepanjang pantai timur Kota Sungailiat, meliputi wilayah Kelurahan Sinar Baru, Sungailiat, Kuday dan Desa Rebo;
(2)Penetapan lebar subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan Sungailiat adalah lebih besar atau sama dengan 3 meter.
2. b.Sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari sama dengan 3 meter di dalam Kawasan Perkotaan Sungailiat adalah lebih besar atau sama dengan 10 meter.
3. c.Sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 meter sampai dengan 20 meter di dalam Kawasan Perkotaan Sungailiat adalah lebih besar atau sama dengan 15 meter.
4. d.Sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari sama dengan 20 meter di dalam Kawasan Perkotaan Sungailiat adalah lebih besar atau sama dengan 30 meter.
(3)Penetapan lebar subzona sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Pantai yang berada di kawasan permukiman dengan pantai landai dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 30 - 75 meter.
2. b.Pantai yang berada di kawasan permukiman dengan pantai landai dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 50 - 100 meter.
3. c.Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai landai dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 100 - 200 meter.
4. d.Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai landai dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 150 - 250 meter.
5. e.Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai curam dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 200 - 250 meter.
6. f.Pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai curam dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 250 - 300 meter.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…