DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, dengan menganut prinsip bersifat sukarela dan tidak mengikat, sederhana dan transparan, tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara dan daerah serta hasil sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Bentuk-bentuk sumbangan pihak ketiga. Kemudian mekanisme mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut, dan pengadministrasian atau penatausahaan sumbangan pihak ketiga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang perlu dimanfaatkan potensinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bangka.
6.Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
7.Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili di mana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan/atau keuangan daerah.
11.Penerimaan lain-lain adalah seluruh pendapatan daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka. 4

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN DAN BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

a.bersifat sukarela dan tidak mengikat;
b.sederhana dan transparan;
c.tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
d.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
e.tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara dan Daerah; dan
f.hasil sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pasal 3

(1)Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dapat berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang dan/atau barang.
(2)Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.
(3)Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

(1)Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berbentuk barang diterima oleh SKPD atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi barang milik Daerah.
(2)Bupati menunjuk SKPD untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Pasal 5

Pemberian sumbangan oleh pihak petiga, tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga kepada Daerah seperti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Pasal 6

(1)Penerimaan Daerah dari sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah pada bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit. 5
(2)Penerimaan Daerah dari sumbangan pihak petiga yang disetor ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.disetor langsung ke bank Pemerintah yang ditunjuk oleh pihak ketiga;
2. b.disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
3. c.disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
(3)Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari sumbangan pihak petiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ke rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.

Pasal 7

(1)Mekanisme penerimaan dan pengelolaan sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengadministrasian penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGADMINISTRASIAN/PENATAUSAHAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

(1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan orang atau Badan yang menerima atau mengelola uang/barang/kekayaan Daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peratuan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
(3)Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/ pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.
(4)Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 9

Seluruh Sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6

Pasal 10

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…