DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan, yaitu cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM, yang terdiri atas perilaku stop buang air besar sembarangan; cuci tangan pakai sabun; pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; pengamanan sampah rumah tangga; dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan, yang didampingi oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan/atau pemerintah desa. Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM. Perda ini juga mengatur mengenai tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah, kecamatan, dan pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan STBM. Pelanggaran terhadap ketentuan perda ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis dan paksaan pemerintah lainnya, yang dapat dilakukan paling banyak 3 kali sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 2
9.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA DAN BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
5.Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
6.Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
7.Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
8.Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
9.Pengelolaan Air Minum dan Makaan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. 3
10.Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
11.Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
12.Kesehatan Lingkungan adalah Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman kepada masyarakat di Kabupaten Bangka dalam meningkatkan hidup sehat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higeinis dan saniter secara mandiri dalam rangka meingkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

(1)Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
(2)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
1. a.stop buang air besar sembarangan;
2. b.cuci tangan pakai sabun;
3. c.pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
4. d.pengamanan sampah rumah tangga; dan
5. e.pengamanan limbah cair rumah tangga.
(3)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

(1)Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
(2)Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan 4
2. b.menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
(3)Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
(4)Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
1. a.membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
2. b.melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
3. c.menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
(5)Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
1. a.melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
2. b.menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
3. b.memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
(2)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
(3)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
1. a.merencanakan perubahan perilaku;
2. b.memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
3. c.mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
(2)Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan/atau pemerintah desa. 5
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok dan pembuatan rencana kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim verifikasi Kabupaten dan tim verifikasi Kecamatan.
(3)Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah.
(4)Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan yang terdiri atas unsur Kecamatan, Pemerintahan Desa dan masyarakat.

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

a.penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
b.fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
c.fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
d.pelatihan teknis bagi tenaga pelatih/fasilitator; dan/atau
e.penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945