DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, terkait dengan ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya, kemudian terkait dengan ruang milik jalan, meliputi dari ruang manfaat jalan, dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, kemudian terkait ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan. Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang meliputo bangunan utilitas, penanaman pohon, penebangan pohon, prasarana moda transportasi lain. Pemanfaatan ruang manfaat tersebut maka selain peruntukkannya, diatur pula mengenai izin, rekomendasi dan dispensasi. Diatur pula mengenai pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang manfat jalan dan ruang milik jalan. Pemindahan dan Pembongkaran, sanksi administrasi, ketentuan pidana hingga penyelidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang penyelenggaraan jalan Kabupaten yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Pemanfaatan Jalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMANFAATAN JALAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau yang membidangi urusan pekerjaan umum.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bangka.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bangka.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 3
8.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
9.Penyelenggara jalan adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.
10.Penyelenggaraan Jalan adalah segala upaya yang dilakukan oleh penyelenggara jalan agar jalan dapat berfungsi sesuai peranannya.
11.Bangunan Utilitas adalah bangunan umum yang dalam pemanfaatannya memungut bayaran dari masyarakat dan memperhitungkan keuntungan.
12.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
13.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan lajur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
14.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan jalan.
15.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
16.Bangunan-bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tiang reklame, tower, dan bangunan-bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

Pasal 2

(1)Bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
(2)Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. 4

Pasal 3

(1)Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
(2)Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
(3)Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
(4)Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 4

(1)Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
(3)Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
(4)Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
(5)Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
(6)Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
(7)Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 5

(1)Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
(2)Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
(3)Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
(4)Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
(5)Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan dan ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan. 5

Pasal 6

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Ruang Manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 7

(1)Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
(2)Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
(3)Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
(4)Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 8

(1)Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
1. a.jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
2. b.jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
3. c.jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
4. d.jalan kecil 11 (sebelas) meter.
(2)Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 9

(1)Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
(2)Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
(3)Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
(4)Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
1. a.jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
2. b.jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; 6
3. c.jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
4. d.jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
5. e.jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
6. f.jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
7. g.jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
8. h.jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
9. i.jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

BAB III

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 10

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, penebangan pohon dan prasarana moda transportasi lain.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…