DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan, Pendirian, Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja, Tujuan dan Lapangan Usaha, Perusahaan Umum Daerah, Modal, Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Organ PDAM Tirta Bangka, Direksi yang terdiri dari Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penunjukan Pejabat Sementara, Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti dan Pemberhentian, Dewan Pengawas yang terdiri dari Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan dan Jasa Pengabdian dan Pemberhentian, Pegawai terdiri dari Pengangkatan, Pangkat dan Golongan Pegawai, Pengasilan dan Cuti, Mutasi Direksi, Penghargaan dan Tanda Jasa, Kewajiban dan Larangan, Pelanggaran dan Pemberhentian, Tanggungjawab dan Tuntutan Gantyi Rugi Pegawai, Dana Pensiun, Asosiasi, Sistem Akuntansi dan Pelaporan, Anggaran Perusahaan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan, Penetapan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi, Kepegawaian, Pemeriksaan, Pembubaran dan Likuiditas, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Perubahan Bentuk Hukum, Restrukturisasi, Kerjasama Antara PDAM Tirta Bangka dengan Pihak Ketiga yang terdiri dari Maksud dan Tujuan, Bentuk dan Tata Cara Kerjasama, Berakhirnya Kerjasama dan Perpanjangan Kerjasama, Pembinaan, Satuan Pengawasan Intern dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka di Kabupaten Bangka.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas dari Perusahaan Air Minum Tirta Bangka.
9.Badan Pengelolaan Air Minum adalah Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
10.Perusahaan adalah Badan Usaha yang berkedudukan sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.
11.Wilayah Kerja adalah Wilayah Hukum Kabupaten Bangka.
12.Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
13.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka.
14.Penghasilan Pegawai adalah Gaji Pokok ditambah Tunjangan-Tunjangan dan Penhhasilan-Penghasilan Lainnya.
15.Isteri/Suami adalah seorang isteri/suami dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang berlaku.
16.Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku berumur kurang dari 21 tahun atau sampai dengan 25 tahun bagi yang bersekolah, belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pegawai.
17.Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pengelolaan pembinaan dan pengawasan terkait Perusahaan Daerah.
18.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah PDAM Tirta Bangka dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PDAM Tirta Bangka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
19.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PDAM Tirta Bangka dengan tujuan agar PDAM Tirta Bangka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20.Akuntan Negara adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi, Kementerian atau Lembaga yang tugas pokoknya melakukan pemeriksanaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman atau legalitas dalam penyelanggaraan pengelolaan air minum kepada masyarakat di Daerah. 4
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kinerja Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat di Daerah.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan dan dibentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
(2)Badan Pengelolaan Air Minum Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 087/KPTS/CK/VI/1982 tanggal 29 Juni 1982 dengan ini dilebur/dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini.
(3)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum Daerah beralih ke Perusahaan Daerah.
(4)Pelaksanaan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka disingkat PDAM Tirta Bangka.
(2)Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka.
(3)Wilayah Kerja Perusahaan Daerah meliputi Wilayah Daerah.

BAB V

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan PDAM Tirta Bangka adalah turut serta melaksanakan :

a.Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya.
b.Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam usaha menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6

PDAM Tirta Bangka mengusahakan penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di Daerah dan sekitarnya.

BAB VI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 7

(1)PDAM Tirta Bangka merupakan perusahaan umum Daerah, yakni Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham. 5
(2)Dalam hal PDAM Tirta Bangka akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, PDAM Tirta Bangka tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
(3)PDAM Tirta Bangka dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB VII

M O D A L

Pasal 8

(1)Neraca permulaan PDAM Tirta Bangka terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari eks badan pengelola air minum yang dilebur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal dasar PDAM Tirta Bangka dapat bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan persetujuan DPRD.
(3)Modal PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dapat ditambah dari :
1. a.penyisihan sebagian keuangan Daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.bantuan subsidi Pemerintah Daerah;
3. c.bantuan/subsidi Pemerintah Pusat; dan
4. d.pinjaman serta bantuan lain.
(4)Semua alat likuidasi disimpan dalam Bank Pemerintah.

BAB VIII

PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan penambahan modal BUMD.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

Pasal 10

Setiap penyertaan modal, penambahan dan pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

(1)Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:
1. a.sebagai pendiri dalam pembentukan Badan Usaha;
2. b.penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN;
3. c.penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang didalamnya belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah;
4. d.pembelian surat berharga (saham) dari suatu Badan Usaha. 6
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada BUMD.
(3)Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Badan Usaha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…