DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan: meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat; Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali; Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud, dalam rangka peningkatan sarana prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penetapan Penyertaan Modal, Pembagian Keuntungan (Laba), Pengendalian, Pengawasan Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Republik Indonesia Nomor: 04.2/LHP/XVIII.PPG/06/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2010, terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangka sebesar Rp. 574.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum ditetapkan statusnya;
c.bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: LHA-1359/PW29/1/2012, tanggal 3 Agustus 2012 tentang Hasil Audit Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangka Kabupaten Bangka Tahun 2011, terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka dalam bentuk aset sebesar Rp. 598.260.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang belum ditetapkan statusnya;
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan/audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penetapan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka yang telah dilakukan sebelumnya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1992 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2011;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka di Kabupaten Bangka.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka. 4
7.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, serat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
2. b.Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan sarana prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM.

BAB III

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penetapan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bangka sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 1.172.760.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu).
(2)Penetapan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sampai dengan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 574.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.penyertaan modal daerah dalam bentuk fisik/aset pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 598.260.000,00,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk fisik/aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

(1)Pembagian keuntungan (laba bersih) dari penyertaan modal daerah yang telah dilakukan akan dihitung kembali berdasarkan persentase perimbangan modal yang telah dimiliki pada PDAM Tirta Bangka. 5
(2)Besarnya laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PDAM Tirta Bangka menjadi hak Pemerintah Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 5

PDAM Tirta Bangka wajib mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor di media cetak dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(3)Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 12 September 2014 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 12 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI D NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2. 5/2014) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 6 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR : 8 TAHUN 2014 TENTANG : PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA Bantuan Program Penyehatan PDAM Sungailiat A. Pekerjaan Persiapan 3.050.150,00 B. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Aerasi 70.250.817,28 C. Pekerjaan Pembangunan Laboratorium 57.938.248,56 D. Pekerjaan Pembuatan Septitank Laboratorium 5.908.343,05 E. Rehabilitasi Water Treatmeant Kap. 30L / dtk 148.908.723,69 F. Pembuangan Pasir Bekas Slowsand Filter Sekeliling Bak Slow Slowsand Filter 11.151.250,00 G. Pengadaan dan Pemasangan Pasir Kwarsa Bak Slow Slowsand Filter 246.665.430,00 JUMLAH 543.872.962,59 PPN 10% 54.387.296,26 JUMLAH TOTALDIBULATKAN 598.260.258,83 DIBULATKAN 598.260.000,00 Terbilang :Lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah. BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959