DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perizinan lingkungan, dimana setiap usaha atapun kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, SPPL. Diatur pula mengenai penyusunan Amdal, UKL-UPL dan SPPL. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL. Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh bupati. Lalu Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh bupati. Pembinaan, evaluasi kinerja dan pengawasan. Pendanaan. Sanksi Administrasi, lalu pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh PPNS yang melaksanakan penyidikan selain dari kepolisian. Serta Ketentuan pidana bagi yang melanggar aturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Izin Lingkungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 12 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
6.Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka.
7.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
11.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
13.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
14.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
15.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
18.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 4
19.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
20.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
21.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
22.Tim Teknis Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur dari satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perizinan.
23.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Bangka.
24.Advice planning adalah keterangan rencana Kabupaten Bangka untuk memberikan informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
25.Golongan ekonomi lemah adalah Kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang sangat rendah. 26.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
27.Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Bangka yang terdiri dari unsur-unsur dari satuan kerja perangkat Daerah terkait yang melaksanakan tugas membantu KPA dalam menilai dokumen AMDAL, UKL-UPL dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
28.Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan/keterangan kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
29.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk menerbitkan dokumen kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 2

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2)Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
1. a.penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. b.penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. c.permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan izin lingkungan dilakukan berdasarkan asas :

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keadilan; 5
c.partisipatif; dan
d.tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan izin lingkungan adalah memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin lingkungan.

BAB III

PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 5

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
(3)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.
(4)Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib Amdal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri atau peraturan lainnya, sedangkan yang masuk kriteria wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib UKL- UPL dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan wajib Amdal.
(6)Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib UKL- UPL atau SPPL yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ditetapkan melalui penapisan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Ketua KPA.

Pasal 6

(1)Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib Amdal, UKL-UPL atau SPPL wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan secara prinsip disetujui oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
(2)Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dibuktikan dengan surat advice planning dari BKPRD.
(3)Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL dibuktikan dengan berita acara tim teknis perizinan. 6
(4)Apabila dipandang perlu, penetapan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

(1)Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 8

(1)Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
1. a.Kerangka Acuan;
2. b.Andal; dan
3. c.RKL-RPL.
(2)Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 9

(1)Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi :
1. a.tunggal;
2. b.terpadu; atau
3. c.kawasan.
(2)Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) SKPD.
(3)Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) SKPD.
(4)Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 10

(1)Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengikutsertakan masyarakat :
1. a.yang terkena dampak; 7
2. b.pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
3. c.yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
2. b.konsultasi publik.
(3)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(5)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal berdasarkan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…