DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Asas Pembentukan Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Pegawai, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bangka.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bangka.
11.Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. 3
12.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan susunan perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Sub kebakaran dan Penyelamatan); 4
7. 7.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. 10.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
13. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
14. 14.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
15. 15.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan serta Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah; dan
4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Sungailiat Tipe A;
2. 2.Kecamatan Belinyu Tipe A;
3. 3.Kecamatan Riau Silip Tipe A;
4. 4.Kecamatan Mendo Barat Tipe A; 5
5. 5.Kecamatan Bakam Tipe A;
6. 6.Kecamatan Puding Besar Tipe A;
7. 7.Kecamatan Pemali Tipe A; dan
8. 8.Kecamatan Merawang Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa satuan pendidikan daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(4)Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPT pada Dinas Kesehatan, berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Bupati mengangkat dan memberhentikan staf ahli.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 9

(1)Kelembagaan Rumah Sakit yang ada saat ini, dapat berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Perangkat daerah dan pejabat perangkat daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…